Pemerintah Resmi Labeli KKB sebagai Kelompok Teroris

PEMERINTAH secara resmi melabeli organisasi-organisasi di Papua yang melakukan kekerasan secara masif sebagai kelompok separatis teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan upaya pelabelan tersebut sudah mendapat dukungan dari Pimpinan MPR RI, Panglima TNI, Kapolri, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang merasa resah dengan gerakan yang dilakukan organisasi-organisasi tersebut.

Ia juga menjelaskan pelabelan teroris sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di dalam peraturan perundangan itu disebutkan bahwa teroris adalah siapapun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Adapun, terorisme adalah ancaman atau perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban jiwa secara masal atau kerusakan objek vital strategis dengan motif ideologi, politik dan keamanan.

“Berdasarkan definisi itu, apa yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok-kelompok lain beserta orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris,” ujar Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (29/4).

Baca juga: Polri: Perpanjangan Otsus Jadi Alasan KKB Lakukan Penyerangan

Dengan penetapan pelabelan separatis teroris itu, pemerintah mengisntruksikan TNI dan Polri untuk segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum.

“Terukur di sini adalah jangan sampai menyasar masyarakat sipil,” tuturnya. 

Selain itu, pemerintah akan melakukan pendekatan yang berbeda ke depannya. Kendati demikian, Mahfud memastikan pemerintah tidak akan mengguyur Papua dengan banyak personel keamanan.

“Sebanyak 92% masyarakat Papua itu mendukung pemerintah. Hanya segelintir sisanya yang melakukan gerakan separatis jadi pemerintah tidak perlu kirim banyak,” ucap Mahfud.

Yang pasti, sambung dia, Polri akan berada di garis terdepan dibantu dengan TNI. Adapun, BIN akan ditugaskan untuk menggalang dukungan negara-negara di kawasan Pasifik untuk mencegah KKB dan oranisasi sejenisnya melebarkan sayap di negara mereka. (P-5)