NEWSTICKER

Berita Terbaru KTP-E Hari Ini

Pemerintah Jamin Hak Masyarakat yang Butuh Elpiji Subsidi
04/6/2024 14:23
Dengan pencatatan ini maka kebutuhan pengecer elpiji 3 kg akan terdata sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.
Warga Terdampak Penonaktfian KTP DKI Gratis Biaya Balik Nama Kendaraan
26/4/2024 16:56
Pemprov DKI sudah bersepakat dengan Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Jawa Barat dan Banten untuk menggratiskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terdampak penonaktifan NIK
18.367 Warga Depok Ber-KTP Jakarta Diminta Segera Pegang KTP Depok
27/3/2024 20:05
Warga Depok yang masih menggunakan KTP DKI Jakarta diminta segera mengurus identitas sesuai dengan domisili masing-masing.
Penertiban NIK Cegah Duplikasi Data
20/3/2024 10:09
Penonaktifan NIK dilakukan secara bertahap, yakni memprioritaskan data warga yang meninggal hingga alamat yang tak sesuai.
DPRD DKI Keberatan Kebijakan Penonaktifan KTP Warga
26/2/2024 18:13
Anggota DPRD DKI menolak kebijakan penonaktifan KTP warga DKI di luar Jakarta
Pemprov DKI Segera Lakukan Penataan Data KTP
23/2/2024 18:28
Pemeirntah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) akan melakukan penataan data kependudukan warga Ibu Kota
Menjelang Pemilu 2024, 200 Ribu Lebih NIK Dinonaktifkan Disdukcapil
15/1/2024 18:30
Dinas Dukcapil DKI sebelumnya berencana menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai imbas dari masih banyaknya warga daerah lain yang ber-KTP DKI.
Pemerintah bakal Integrasikan 27.000 Aplikasi Digital dalam Satu Portal
09/1/2024 16:14
PEMERINTAH akan mengintegrasikan pelayanan digital karena terlalu banyaknya aplikasi milik kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah saat ini.
Pemerintah Harus Perketat Pengawasan Pembelian Elpiji dengan KTP
03/1/2024 11:13
Pengetatan pengawasan diminta tidak hanya dilakukan di tingkat pembeli, namun yang lebih penting dilakukan di agen dan pangkalan elpiji 3 kg.
12 Juta Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP
02/1/2024 20:37
Sekitar 12 juta wajib pajak pribadi belum melakukan pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Ganjar Perkenalkan Program KTP Sakti
30/12/2023 21:44
Ganjar Pranowo, kembali memperkenalkan program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti.
Ganjar Sosialisasikan Program KTP Sakti di Majalengka
24/12/2023 00:46
Ganjar Pranowo sosialisasikan program KTP Sakti kepada warga Majalengka.
Hasto Kristiyanto: KTP Sakti Bentuk Komitmen Kurangi Angka Kemiskinan
23/12/2023 19:00
PROGRAM KTP Sakti merupakan bentuk komitmen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam mengentaskan kemiskinan.
Selain Kartu Tani, Jokowi Bolehkan Pembelian Pupuk Subsidi Pakai KTP
13/12/2023 15:13
Presiden meminta agar syarat pembelian pupuk bersubdisi di tingkat pengecer lebih sederhana.
Kasus Korupsi KTP-E Belum Tuntas, Masih Tersisa Paulus Tannos
13/12/2023 06:55
KPK memastikan kasus korupsi KTP-E belum tuntas, karena Paulus Tannos masih buron.
Jika Meminta, KPK Siap Berikan Bantuan Hukum ke Agus Rahardjo
13/12/2023 06:40
KPK siap memberikan bantuan hukum ke mantan komisioner mereka Agus Rahardjo jika ia meminta langsung.
Petani Dapat Pupuk Bersubsidi dengan KTP
07/12/2023 16:10
Petani di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, memperoleh pupuk bersubsidi dari kios resmi. Mereka hanya menunjukkan KTP sesuai dengan kuota yang sudah tersedia.
Isu Menyudutkan Jokowi Bentuk Eskalasi Ketidakpuasan
06/12/2023 15:48
Isu miring terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk eskalasi ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi
DPR Jangan Sekadar Gimik untuk Panggil Jokowi
06/12/2023 00:31
KETUA IM57+Institute M Praswad Nugraha setuju dengan keputusan DPR yang berupaya untuk membuat terang dugaan intervensi Presiden Joko Widodo dalam kasus KTP elektronik
Kasus KTP-E, DPR Pertimbangkan Panggil Jokowi untuk Gunakan Hak Interpelasi
05/12/2023 17:15
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.