Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
CALON presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kembali memperkenalkan program Satu Kartu Terpadu Indonesia atau KTP Sakti. Program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk membenahi pendataan penduduk Indonesia.
KTP Sakti diluncurkan sebagai respons atas keluhan rakyat yang diserap Ganjar-Mahfud saat berkeliling Indonesia. Keluhan yang paling banyak diterima saat bertemu rakyat misalnya dari kalangan petani, nelayan, pedagang pasar yakni terkait bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran.
Hal itu, kata Ganjar, membuat kecemburuan sosial di masyarakat dan mengakibatkan turunnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat akan pendataan yang dilakukan pemerintah.
Baca juga : Pemilu Tinggal 45 Hari Lagi, TPN Ganjar-Mahfud Perkuat Akar Rumput
"Setelah kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata banyak sekali komplain masyarakat soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan, lalu terjadi kecemburuan dan orang bicara tidak tepat sasaran," ujar Ganjar usai launching KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/12).
Baca juga : Ganjar Kampanyekan Program SMK Gratis
Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Kemudian subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.
Seluruh bantuan tersebut akan diakomodasi pendistribusiannya hanya dengan menggunakan satu kartu saja, sehingga lebih mudah, efektif dan tepat sasaran.
"Kalau selama ini sudah banyak bantuan masing-masing direpresentasikan dengan satu kartu, sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP," kata Ganjar.
"Dengan KTP Sakti, profil masing-masing penduduk di Indonesia sudah kita ketahui. Mana yang miskin mesti dapat bantuan apa, yang profesi apa mesti dapat bantuan apa, sehingga satu data Indonesia melalui KTP Sakti ini bisa kita turunkan menjadi alat untuk menyalurkan program lebih tepat sasaran," sambung Ganjar.
Lebih lanjut terkait sistem pemerintahan yang lebih sederhana dan menyeluruh, Ganjar menyebutkan bahwa KTP Sakti nantinya juga beriringan dengan terbentuknya governance superapps.
Hal tersebut berdasarkan pengalaman Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode. Saat itu, Ganjar menginisiasi program LaporGub yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke pemerintah.
Oleh sebab itu, Ganjar mengatakan bakal meningkatkan program serupa dan langsung menerapkannya jika terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.
"Yang begini yang bisa dibuat troubleshooting, karena report systemnya bisa kita perbaiki, kita kombinasikan pengalaman saya waktu di Jawa Tengah ada aplikasi LaporGub yang ini mau kita buat se-Indonesia sehingga menjadi governance superapps untuk mengontrol dengan data yang ada," jelas Ganjar. (Z-8)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved