Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md menggelar konsolidasi bertajuk "45 Hari Menuju Kemenangan" di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12). Acara itu diselenggarakan 45 hari jelang pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut angka 45 penting dan kramat. Menurutnya, angka itu menjiwai semangat 17 Agustus 1945. Ia mengatakan, dukungan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar-Mahfud semakin besar.
"Kita melakukan konsolidasi akhir tahun menyongsong tahun baru nanti semua makin semangat untuk blusukan, sat set, dan menyapa seluruh rakyat Indonesia, khususnya wong cilik," katanya.
Baca juga : Ganjar Kampanyekan Program SMK Gratis
Hasto menjelaskan, gerakan turun ke akar rumput bakal diperkuat TPN Ganjar-Mahfud dalam 45 hari ke depan. Itu ditandai dengan pembagian telur berjumlah 3 butir yang dilakukan serentak oleh relawan Ganjar-Mahfud ke masyarakat. Di sisi lain, TPN juga bakal makin menggencarkan program KTP Sakti.
Baca juga : Tepis Ganjar, Gerindra Beberkan Ketersulitan Petani Akses Pupuk Subsidi
"KTP Sakti adalah program yang merupakan puncak inovasi pelayanan publik untuk keberpihakan di dalam mempercepat pengentasan kemiskinan," terang Hasto.
Selain dari PDI Perjuangan, tiga partai politik pengusung Ganjar-Mahfud lainnya juga bakal menghadiri kegiatan konsolidasi nasional. Ketiganya adalah PPP, Perindo, dan Partai Hanura. Dalam kesempatan itu, Hasto enegaskan empat partai politik pengusung Ganjar-Mahfud pada Pemilu 2024 sangat solid.
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga menggelar acara konsolidasi nasional pada Jumat (29/12) sampai Minggu (31/12) yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan acara itu digelar untuk menguatkan soliditas KPU sebagai penyelenggara pemilu.
"Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu, di antaranya soal personel," kata Hasyim.
Selama konsolidasi, Hasyim mengarahkan jajarannya untuk segera melaporkan jika menghadapi situasi kedaruratan secara berjenjang. Artinya, jika KPU kabupaten/kota menemukan kendala, diharapkan melapor ke KPU provinsi. Adapun KPU provinsi yang nantinya melapor ke KPU RI.
"Supaya segera dapat diatasi, dicarikan jalan keluar," tandas Hasyim. (Z-8)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved