Pemerintah bakal Integrasikan 27.000 Aplikasi Digital dalam Satu Portal

PEMERINTAH akan mengintegrasikan pelayanan digital karena terlalu banyaknya aplikasi milik kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah saat ini. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, layanan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah nantinya akan disatukan dalam sebuah portal. 

Hal itu ia sampaikan seusai Sidang Kabinet Paripurna terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1).

Baca juga : Jokowi Tugaskan Menpan-Rebiro Percepat Transformasi Digital Layanan Pemerintah 

"Satu hal yang penting yaitu percepatan transformasi digital dan peningkatan keterpaduan layanan digital pemerintah melalui pembentukan Government Tech (Gov Tech) Indonesia," terang Menpan-Rebiro.

Menpan menjelaskan Menteri Koordinator akan mengoordinasikan percepatan percepatan portal layanan publik di kementerian masing-masing, sehingga dapat terintegrasi. 

Menurutnya saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi milik pemerintah sehingga merepotkan masyarakat yang harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi untuk bisa mendapatkan layanan.

Baca juga : SIM Online Dapat Cegah Praktik Percaloan

"Selama ini portal layanan kita di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, isinya kadang-kadang dirjennya fotonya deputinya, foto kepala dinas. Ke depan ini diubah sehingga ketika masuk orang langsung dapat bagaimana kalau saya mengurus BPJS, bagaimana kalau saya melahirkan, bagaimana saya kalau mendapatkan beasiswa dan portal ini seperti yang ada di berbagai negara," paparnya.

Jokowi minta tidak ada lagi aplikasi baru
Presiden Jokowi, ujar Menpan, juga meminta agar tidak ada lagi aplikasi baru yang dibuat pemerintah. Presiden, sambungnya, juga ingin aplikasi yang ada di kementerian/lembaga dikoneksikan sambil pemerintah menyiapkan aplikasi umum. Pengintegrasian tersebut, menurut Menpan akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Pan-Rebiro, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Keuangan.

"Targetnya ini kita punya 3-4 bulan ini yang akan segera diintegrasikan. Presiden memerintahkan semua kabupaten/kota dalam 3-4 bulan, mengintegrasikan ratusan aplikasinya ke dalam satu portal layanan umum," tuturnya.

Baca juga : Pemerintah akan Integrasikan 9 Layanan Digital dalam Satu Portal Nasional

Layanan umum itu, tutur Menpan, mencangkup sembilan hal yakni antara lain indentitas digital atau kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) digital, pembayaran digital, layanan aparatur negara, kepengurusan surat izin mengemudi (SIM) online (daring), perizinan konser online, bantuan sosial (bansos), kesehatan dan pendidikan.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) yang diminta presiden untuk mengembangkannya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan untuk menyatukan layanan digital dalam satu portal, akan melibatkan 852 ahli dari Peruri.

"Tadi Pak Presiden minta bulan 6 selesai Insya Allah kita maksimalkan," ucap Erick. (Z-4)