Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo mengkaji ulang pemindahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bulan ini.
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan Rebiro) Abdullah Azwar Anas, Selasa (3/9). Ia mengatakan presiden meminta untuk terlebih dahulu disempurnakan sistem digital dan perkantoran di IKN, meski sebenarnya untuk hunian sudah siap.
"Beliau ada arahan terbaru, tak mau terburu-buru menunggu penyempurnaan infrastruktur digital dan lain-lain. Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9).
Baca juga : Pemerintah tidak Paksakan Pemindahan ASN ke IKN
Dia menjelaskan jumlah ASN yang akan dipindahkan ke IKN tak berubah, yaitu 1.700 orang pada gelombang pertama. Tapi, ia belum bisa memastikan kapan para ASN akan dipindahkan. Anas masih menunggu arahan dari Jokowi dan keputusan Otorita IKN.
"Kita lihat bisa saja Oktober atau September, masih menunggu Otorita IKN terkait persiapannya," kata Azwar.
Sebelumnya, Jokowi berencana untuk berkantor di IKN di akhir masa jabatannya. Dia juga berencana memindahkan kantor-kantor pemerintahan secara bertahap mulai Agustus.
Rencana itu ditunda ke September karena sejumlah infrastruktur belum selesai menjelang 17 Agustus. Ia memfokuskan pembangunan pada persiapan upacara 17 Agustus di IKN.
"Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai, misalnya kaya airport belum," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8). (P-5)
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
Kunjungan Banggar DPR RI ke IKN menegaskan komitmen politik dan pendanaan, dengan progres pembangunan legislatif–yudikatif serta investasi mencapai ratusan triliun.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Dalam rangkaian El John Pageants Festival, para finalis mengikuti berbagai agenda karantina dan ditempatkan di Rusun ASN yang seluruh furniturnya dicat menggunakan Propan PU Hygiene.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved