Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan pada pelaksanaan perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), eselon I seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penahbisan, kebijakan strategis dan lainnya, akan diberangkatkan lebih dahulu untuk tinggal di IKN. Perpindahan ASN akan dimulai pada September besok secara bertahap.
"Jadi exercisenya adalah tidak ada lagi menteri ini yang duluan, menteri ini yang belakangan. Seluruh kementerian/lembaga cuma eselon I yang terkait dengan penahbisan tadi, kebijakan strategis dan seterusnya," kata Azwar usai Ratas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/7).
Pada 38 kementerian/lembaga yang akan pindah, jumlah masing-masing eselon I akan berbeda-beda. Misalnya untuk Kementerian Dalam Negeri, pada September akan pindah ke IKN sebanyak 70 orang. Lalu pada November akan ada lagi pindah 28 orang. Sehingga totalnya 98 orang dari eselon I Kemendagri yang akan pindah ke IKN.
Baca juga : Usai Lepas Status Ibu Kota, Jakarta Harus Tetap Jaga Relevansi dan Daya Saing
Pada Kementerian Luar Negeri misalnya, ada 26 orang yang akan pindah ke IKN pada September 2024. Lalu dilanjutkan ada 9 orang di November 2024. Totalnya menjadi 35 orang.
Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada September akan ada 43 ASN yang pindah ke IKN, dan 17 ASN pada November. Sehingga total 60 ASN eselon I mereka akan pindah ke IKN.
"Jadi merata di 38 K/L sesuai dengan fungsi dan daya dukung untuk penahbisan," kata Azwar.
Baca juga : Gelar Government Logistic Gathering, Pos Indonesia Perkuat Sinergi
Kementerian PANRB akan berkoordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pelaksanaan masuknya air baku rumah tangga mulai tanggal 15 Juli, disertai bandara IKN yang akan segera beroperasi, termasuk infrastruktur jalan tol dan lainnya.
Untuk hunian ASN, hasil koordinasi dengan kementerian PUPR dan Bappenas bahwa sampai November nanti akan ada 47 tower yang jadi. Untuk 1 tower isinya 60 unit, dengan luas per unit 98 meter persegi.
Satu tower satu unit terdiri atas tiga kamar. Nantinya dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi oleh ASN, dan 18 tower akan diisi TNI-Polri.
Baca juga : Pemerintah Buka 1,28 Juta Lowongan CPNS 2024, Ada Formasi Khusus untuk Penempatan di IKN
Untuk ASN, jika satu tower diisi oleh satu orang, maka total nantinya akan ada 1740 ASN yang akan pindah ke IKN.
Hingga Juli, total akan rampung 8 tower, dengan seluruhnya menjadi ada 480 unit hunian.
Pada September, menjadi akan rampung tambahan 14 tower, sehingga bertambah 840 unit. Pada November ada 7 tower dengan 420 unit.
Baca juga : Pemerintah Harus Atur Mekanisme Perpindahan ASN dan Keluarga ke IKN
"Tadi diputuskan apakah 1 tower ini sharing atau sendiri. Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri terutama mereka yang sudah berkeluarga," kata Azwar.
Sedangkan bagi ASN yang belum berkeluarga maka 1 unit itu terdiri 3 kamar cukup besar, akan diisi oleh 3 ASN. Sehingga dengan demikian bagi mereka yang telah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit apartemen.
"Jadi kami telah membuat skenario secara detail termasuk ruang kerja bersama di gedung Kementerian Keuangan. Misalnya di Kemenko 1 yang akan berkantor 8 menteri, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madyanya 21 orang, JPT pratama 100 orang, dan seterusnya," kata Azwar. (Z-6)
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved