Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan pada pelaksanaan perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), eselon I seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan penahbisan, kebijakan strategis dan lainnya, akan diberangkatkan lebih dahulu untuk tinggal di IKN. Perpindahan ASN akan dimulai pada September besok secara bertahap.
"Jadi exercisenya adalah tidak ada lagi menteri ini yang duluan, menteri ini yang belakangan. Seluruh kementerian/lembaga cuma eselon I yang terkait dengan penahbisan tadi, kebijakan strategis dan seterusnya," kata Azwar usai Ratas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/7).
Pada 38 kementerian/lembaga yang akan pindah, jumlah masing-masing eselon I akan berbeda-beda. Misalnya untuk Kementerian Dalam Negeri, pada September akan pindah ke IKN sebanyak 70 orang. Lalu pada November akan ada lagi pindah 28 orang. Sehingga totalnya 98 orang dari eselon I Kemendagri yang akan pindah ke IKN.
Baca juga : Usai Lepas Status Ibu Kota, Jakarta Harus Tetap Jaga Relevansi dan Daya Saing
Pada Kementerian Luar Negeri misalnya, ada 26 orang yang akan pindah ke IKN pada September 2024. Lalu dilanjutkan ada 9 orang di November 2024. Totalnya menjadi 35 orang.
Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada September akan ada 43 ASN yang pindah ke IKN, dan 17 ASN pada November. Sehingga total 60 ASN eselon I mereka akan pindah ke IKN.
"Jadi merata di 38 K/L sesuai dengan fungsi dan daya dukung untuk penahbisan," kata Azwar.
Baca juga : Gelar Government Logistic Gathering, Pos Indonesia Perkuat Sinergi
Kementerian PANRB akan berkoordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pelaksanaan masuknya air baku rumah tangga mulai tanggal 15 Juli, disertai bandara IKN yang akan segera beroperasi, termasuk infrastruktur jalan tol dan lainnya.
Untuk hunian ASN, hasil koordinasi dengan kementerian PUPR dan Bappenas bahwa sampai November nanti akan ada 47 tower yang jadi. Untuk 1 tower isinya 60 unit, dengan luas per unit 98 meter persegi.
Satu tower satu unit terdiri atas tiga kamar. Nantinya dari 47 tower itu, sebanyak 29 tower akan diisi oleh ASN, dan 18 tower akan diisi TNI-Polri.
Baca juga : Pemerintah Buka 1,28 Juta Lowongan CPNS 2024, Ada Formasi Khusus untuk Penempatan di IKN
Untuk ASN, jika satu tower diisi oleh satu orang, maka total nantinya akan ada 1740 ASN yang akan pindah ke IKN.
Hingga Juli, total akan rampung 8 tower, dengan seluruhnya menjadi ada 480 unit hunian.
Pada September, menjadi akan rampung tambahan 14 tower, sehingga bertambah 840 unit. Pada November ada 7 tower dengan 420 unit.
Baca juga : Pemerintah Harus Atur Mekanisme Perpindahan ASN dan Keluarga ke IKN
"Tadi diputuskan apakah 1 tower ini sharing atau sendiri. Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri terutama mereka yang sudah berkeluarga," kata Azwar.
Sedangkan bagi ASN yang belum berkeluarga maka 1 unit itu terdiri 3 kamar cukup besar, akan diisi oleh 3 ASN. Sehingga dengan demikian bagi mereka yang telah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit apartemen.
"Jadi kami telah membuat skenario secara detail termasuk ruang kerja bersama di gedung Kementerian Keuangan. Misalnya di Kemenko 1 yang akan berkantor 8 menteri, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madyanya 21 orang, JPT pratama 100 orang, dan seterusnya," kata Azwar. (Z-6)
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved