Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus meminta agar pemerintah tetap memperhatikan mekanisme perpindahan para aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain urusan tunjangan khusus, mekanisme perpindahan yang menyangkut keluarga inti dari ASN juga penting untuk diperhatikan.
“Apakah ASN itu mau pindah semua sekeluarga? Ya tidak bisa, anak-anaknya sekolah, pasangannya juga bekerja, misalnya. Tidak gampang memindahkan itu. Dia pindah lalu semuanya pindah. Tidak bisa begitu juga,” kata Guspardi kepada Media Indonesia, Rabu (17/4).
Menurut Guspardi, mekanisme perpindahan ASN dan keluarganya itu penting agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Karena itu, tunjangan khusus yang akan didapatkan oleh para ASN, terutama ASN pionir perlu dijelaskan secara rinci.
“Tidak mungkin semua pindah. Tetapi sebagai institusi, pindah itu dianggap pindah keluarga. Perkara dia mau pindah semua atau tidak itu masalah hal lain lagi. Tentu kita berharap karena ASN ini nanti pionir, tentu mereka jadi yang terdepan, artinya kalau ada kendala, ada masalah, itu suatu keniscayaan sebagai Ibu Kota Negara baru. Oleh karena itu, harus dihadapi tantangan itu. Jangan menghindari tantangan,” pesan dia.
“Apalagi ada apresiasi dari pemerintah berupa tunjangan khusus, itu bagian dari bagaimana ASN itu meningkatkan dedikasi mereka agar bisa betah tinggal di IKN,” tambahnya. (Z-6)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu
Kebijakan mentransfer langsung ke rekening masing-masing guru ASN di daerah ini adalah aksi nyata Prabowo berpihak pada kesejahteraan guru.
Sebagai pegawai negeri yang digaji oleh negara, gaji KOWAD disesuaikan dengan pangkat mereka. Ini besarannya.
SOLIDARITAS Hakim Indonesia (SHI) meminta masyarakat untuk mengawasi kinerja hakim di Indonesia.
Pimpinan DPR RI tidak akan mendapat tunjangan perumahan lantaran tetap menempati rumah dinas yang ada di Kawasan Widya Chandra dan Kuningan.
Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa Pimpinan DPR RI tidak akan mendapatkan tunjangan rumah dinas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved