Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf karena belum sepenuhnya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Hal itu disampaikan Puan merespons aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai daerah.
"Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat, DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat," ujar Puan melalui keterangan video, Jumat, 29 Agustus 2025.
Puan janji DPR akan berkomitmen membuka ruang komunikasi yang sehat. Ketua DPP PDIP itu berharap berbagai insiden demo tak terulang.
"Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara, kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi," ujar Puan.
Dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kekerasan yang dialami peserta aksi demonstrasi. "Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami para peserta aksi demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya," kata Puan. (Fah/P-3)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
23 organisasi menggelar demo buruh di Balai Kota DKI Jakarta meminta Upah Minimum Provinsi atau UMP naik menjadi Rp6 juta
aksi tergabung dalam Aliansi federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jakarta melakukan demo di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11). Mereka menuntut UMP sebesar Rp6 juta.
WARGA, Bogor, yang terdampak kebijakan penutupan sejumlah lokasi wisata gagal berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq
Gelombang demo yang mengguncang negeri pada akhir Agustus 2025 bukan sekadar letupan emosi sesaat. Ia adalah alarm keras yang menandakan keresahan rakyat sudah terlalu lama menumpuk
Anis mencatat di seluruh Indonesia ada 5.000 lebih orang ditangkap. Komnas HAM sudah turun ke 13 provinsi dan 19 kabupaten/kota untuk mendalami itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved