Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah meminta para elit politik dan pejabat negara untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat karena publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, terutama wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam surat pernyataan resmi nomor 20/PER/I.0/I/2025 Terkait "Aksi Massa, Seruan Dialog, dan Kedamaian" yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pernyataan itu disampaikan menyikapi situasi di Jakarta dan beberapa daerah yang diwarnai dengan aksi massa dan tindak kekerasan.
Menurut dia, para elit politik hendaknya lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku santun, sederhana, dan memiliki kepedulian tinggi.
“Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus,” kata Haedar.
PP Muhammadiyah juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan (seorang pengemudi ojek daring) dalam aksi unjuk rasa massa di Jakarta pada Kamis (28/8) malam.
Haedar berharap almarhum mendapat balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wataa'la dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta keadilan yang semestinya, serta tersantuni dengan sebaik-baiknya.
"Kami mengharapkan para korban yang menderita luka-luka dalam aksi unjuk rasa tersebut agar segera pulih. Kami juga ikut berempati kepada para pengemudi ojek online yang menuntut keadilan untuk almarhum Affan," ungkapnya.
Selain itu, Muhammadiyah mendukung komitmen Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa meninggalnya Affan yang diduga akibat tindakan berlebihan aparat kepolisian di lapangan.
Menurut Haedar, aparat keamanan hendaknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog dan cara-cara non-kekerasan.
Muhammadiyah secara khusus juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya peserta unjuk rasa, untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat.
Untuk itu Haedar juga mengingatkan, masyarakat agar tidak terprovokasi isu destruktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya yang bersumber dari media sosial tanpa kejelasan asal-usul.
Dia menekankan bahwa PP Muhammadiyah percaya pada komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah.
Selain itu, Haedar juga menegaskan Indonesia membutuhkan soliditas dan persatuan yang kokoh di tengah berbagai agenda strategis nasional dan dinamika global yang penuh ketidakpastian.
“Sejauh ini Indonesia telah mendapatkan karunia kedamaian dan stabilitas nasional yang baik ketika bangsa-bangsa lain dilanda konflik politik dan peperangan. Mari kita jaga kondisi yang positif ini demi kelangsungan Indonesia Raya yang bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju sebagaimana spirit 80," kata dia. (Ant/P-3)
GENERASI Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar pertemuan seluruh rayon.
DEWAN Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menyoroti kondisi politik nasional yang belakangan ini memanas akibat gelombang aksi massa.
OMBUDSMAN RI menyoroti korban berjatuhan pada demo di sejumlah wilayah di Indonesia pada Jumat (29/8) hingga (1/9).
Marcellus juga menegaskan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan dengan damai.
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi membahas kondisi keamanan pascademonstrasi yang sebelumnya berujung kerusuhan di sejumlah wilayah.
Masyarakat disebut masih mengalami tekanan ekonomi dan masalah ketenagakerjaan yang kian berat, mulai dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Penambahan TKD ini merupakan realisasi dari usulan Mendagri kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI.
Hingga saat ini pembahasan resmi RUU Pemilu belum terlihat jelas di tingkat parlemen.
Sejak akhir tahun lalu masyarakat sipil telah menyusun naskah usulan kodifikasi UU Pemilu sebagai referensi bagi DPR dan pemerintah.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved