Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVIS senior Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Andy William Sinaga berpendapat bahwa demo buruh yang digelar oleh beberapa serikat buruh hari ini di seputaran gedung MPR/DPR RI Jakarta menilai bahwa demo tersebut tujuan utamanya bukan hanya terletak pada angka kenaikan upah 10.5 %,akan tetapi saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja.
"Realita di lapangan saat ini kawan-kawan buruh hidupnya pas-pasan karena harga-harga kebutuhan pokoknya cukup tinggi. Seperti harga beras yang meroket, minyak goreng, telur, gula dan sayur mayur juga merangkak naik," kata Andy kepada Media Indonesia, Kamis (28/8).
Hal tersebut, kata dia, tidak sebanding dengan upah yang diterima buruh saat ini dengan kondisi upah minimum saat ini hanya dapat bertahan untuk 7-10 hari saja, belum lagi ketika para pekerja tersebut menggunakan upah minimumnya untuk keperluan sekolah anak, sewa rumah dan kebutuhan tertier lainnya.
Andy yang juga mantan komisioner DJSN unsur pekerja ini menambahkan bahwa demonstrasi buruh di depan gedung DPR dengan mengusung kenaikan issue upah 10.5 persen adalah tuntutan antara untuk menuntut perubahan perbaikan kesejahteraan buruh Indonesia secara menyeluruh. "Selain upah layak, tuntutan kehidupan layak dan perlindungan sosial juga perlu diperhatikan, apalagi adanya issue untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan di awal tahun depan sudah semakin santer di kalangan buruh," ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan buruh tidak bisa hanya ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, karena ada aspek kesejahteraannya, keterlibatan lintas kementerian. Kementerian perlu lebih ditingkatkan seperti integrasi program kesejahteraan buruh antara kementerian ketenagakerjaan, kementerian sosial, koperasi, UMKM dan kesehatan.
"Program Makan Bergizi Gratis contohnya perlu diperluas untuk anak - anak buruh, baik formal maupun informal, sekolah rakyat khusus anak buruh/pekerja yang putus sekolah juga perlu dilakukan. Saya kira tuntutan kawan- kawan buruh yang lagi demo di DPR/MPR juga sepertinya itu yaitu perbaikan peningkatan kesejahteraan para buruh," kata Andy. (H-1)
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan penolakan terhadap penetapan UMP DKI 2026 sebesar Rp5,73 juta.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada 29-30 Desember 2025. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi utama: Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved