Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung mengatakan bahwa kondisi Gedung DPR yang sepi dari Anggota DPR pada saat ada unjuk rasa, disebabkan jadwal kunjungan kerja yang dilakukan setiap hari Kamis.
Menurut dia, jadwal tersebut sudah berlaku sejak lama dan bukan hari Kamis ini saja. Adapun kunjungan kerja itu bertujuan untuk Anggota DPR RI melaksanakan pengawasan ke lapangan.
"Kalau di DPR ini kan Senin, Selasa, Rabu, itu dari dulu biasanya memang kita alokasikan untuk rapat. Kamis itu biasanya ada kunjungan komisi, kunjungan spesifik namanya itu," kata Martin di kompleks parlemen, hari ini.
Kemudian, dia mengatakan bahwa hari Jumat, Sabtu, Minggu, merupakan jadwal untuk kunjungan ke daerah pemilihan. Namun untuk hari Jumat, bisa saja digunakan oleh Anggota DPR untuk agenda fraksi.
"Ya mungkin bersamaan aja demonya pas hari Kamis. Kamisnya juga memang kita lagi banyak kunjungan lapangan," kata dia.
Pada Kamis ini, Baleg DPR RI pun menggelar rapat untuk mendengar masukan terkait Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Menurut dia, Baleg tetap menggelar rapat karena tak memiliki fungsi pengawasan, dibandingkan komisi-komisi lainnya.
Namun, rapat Baleg DPR yang digelar Kamis ini tak banyak dihadiri oleh Anggota DPR.
Meski sepi, dia mengaku tak merasa mencekam karena adanya unjuk rasa yang digelar di sekitar kompleks parlemen.
"Ada beberapa tadi (Anggota DPR) yang sudah di gerbang nggak bisa masuk. Tadi ada kok beberapa laporan sama saya, sudah di gerbang, nggak bisa masuk," katanya.(Ant/P-1)
aksi demo Agustus lalu dipicu oleh akumulasi kemarahan publik akibat ketegangan elit, tekanan ekonomi, serta isu tunjangan DPR
Delpedro Marhaen dan kawan-kawan mengunggah 80 konten kolaborasi yang bersifat menghasut dengan tujuan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah dari 24 sampai 29 Agustus 2025.
KETUA Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan bahwa Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen, saat ini masih dalam tahap pengumpulan data dan fakta di lapangan.
Polisi hingga kini masih aktif berkomunikasi dengan pihak keluarga dari kedua orang tersebut untuk mencari keberadaan mereka.
(Indef) mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menyetujui pembentukan tim investigasi independen guna mengungkap aktor di balik kerusuhan demonstrasi
Yusril Ihza Mahendra merespons usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kerusuhan saat demonstrasi Agustus lalu.
Penaikan iuran JKN bagi peserta mandiri belum tepat dilakukan dalam waktu dekat. Ia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih menghadapi tekanan.
Selain RUU Perampasan Aset, Dasco menyebut DPR RI juga menyiapkan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Jika pengadaan kendaraan dilakukan melalui impor besar-besaran, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan teknis dan kapasitas produksi dalam negeri.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved