Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Polda Metro Jaya menyita 43 kendaraan bermotor milik massa aksi yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (21/5) malam. Penyitaan ini dilakukan, karena unjuk rasa berakhir ricuh.
Adapun dari hasil pemeriksaan kepolisan, kendaraan yang disita sebagian pernah melanggar dan terkena tilang elektronik (ETLE)
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menerangkan, kendaraan yang disita meliputi sepeda motor dan mobil, termasuk satu mobil komando bertuliskan 'Suara Rakyat' yang viral saat nekat nyelonong ke depan gerbang Balaikota.
"Polda Metro Jaya mengamankan 43 kendaraan roda 2 dan satu roda 4," ujar dia kepada wartawan, Kamis (22/5).
Lebih lanjut, Ade Ary mengizinkan bagi pemilik kendaraan untuk mengambil di Polda Metro Jaya. Pengambilan kendaraan wajib dengan membawa bukti-bukti administratif kepemilikan.
"Jika ingin mengambil silahkan dengan bawa bukti kendaraan," ujar dia.
Selain itu, bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas, wajib untuk membayar denda terlebih dahulu.
"Dan ada beberapa pelanggaran yg terekam di ETLE nanti harus kewajiban juga," ucap dia. (Far/P-1)
PULUHAN mahasiswa terpaksa diangkut oleh pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Hal tersebut buntut adanya aksi demo yang berujung ricuh di depan Balai Kota DKI Jakarta
Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa (20/5) sebagai bentuk protes terhadap aplikator.
SEBANYAK 19.480 ribu massa menghadiri Aksi Bela Palestina pada aksi yang bertema Genosida Belum Berhenti Jangan Ada Nakba Lagi yang dilaksanakan di Patung Kuda, Jakarta.
PULUHAN warga desa sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Trotekon, Kecamatan Pedan, menggeruduk Kantor Bupati Klaten, Rabu (14/5).
Pemerintah harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat serta menjamin perlindungan hukum atas hak rakyat dalam menyampaikan pendapat.
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Cimahi, Reni Astati menjelaskan, bahwa pemberlakuan ganjil genap tersebut akan diberlakukan hingga akhir bulan April 2025.
Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved