Warga Puncak Gagal Dialog dengan Menteri LH Terkait Penyegelan Lokasi Wisata

WARGA, Bogor, yang terdampak kebijakan penutupan sejumlah lokasi wisata gagal berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Upaya dialog rencananya dilakukan saat kunjungan Menteri Hanif pada kegiatan penanaman pohon dan bersih-bersih Sungai Ciliwung, Jumat (3/10).

Berdasarkan undangan resmi Kementerian Lingkungan Hidup, agenda Menteri Hanif mencakup kegiatan penanaman pohon dan bersih-bersih Sungai Ciliwung sejak pukul 07.00 WIB bersama komunitas

Pada pukul 08.30 hingga 09.00 WIB, Menteri Hanif disebut membuka sesi dialog dengan penggiat lingkungan dan warga di Pasar Cisarua. Namun, sesi tersebut mendadak dibatalkan tanpa alasan jelas.

Baca juga : Warga Puncak Cegat Iring-iringan Menteri LH, Protes soal Penyegelan Lokasi Wisata

“Padahal kami sudah menyiapkan diri untuk menyampaikan keluhan dan harapan. Tapi Pak Menteri malah langsung pergi setelah acara simbolis tanam pohon,” ujar Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) Muhsin dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/10).

Muhsin menyebut, warga ingin mendapatkan penjelasan langsung soal ratusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akibat penyegelan sejumlah hotel, restoran, dan tempat wisata oleh Kementerian LH. 

Sementara itu, puluhan warga terdampak dari berbagai sektor pekerjaan di Puncak Bogor mulai dari karyawan hotel hingga pekerja taman berkumpul di Jembatan Gadog untuk menghadang iring-iringan mobil Menteri Hanif dalam perjalanan pulang.

Baca juga : DPR hingga Akademisi Kritik Pemerintah soal Kebijakan Tambang dan Ekowisata

Mereka membawa spanduk protes dan karangan bunga sebagai simbol duka atas hilangnya mata pencaharian mereka. Namun, rombongan kendaraan menteri tetap melaju tanpa berhenti atau memberikan tanggapan.

“Kami hanya ingin menyuarakan keresahan. Tapi malah diabaikan begitu saja. Kalau begini terus, kami akan aksi ke Istana Presiden,”ujar salah satu pekerja, Asep.

Ia mendukung pelestarian lingkungan, namun berharap kebijakan yang diambil tidak menutup mata terhadap nasib rakyat kecil. "Kami tidak anti-lingkungan, kami juga ingin Puncak hijau. Tapi jangan semua tempat usaha langsung ditutup tanpa solusi. Kami punya keluarga yang harus makan,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian LH terkait pembatalan dialog dan respons atas aksi warga. (P-4)