Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Ratusan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, hari ini, mulai bentrok dengan aparat keamanan.
Bentrokan itu terjadi sekitar pukul 15.12 WIB setelah para mahasiswa berupaya merangsek ke barisan pihak kepolisian di sebelah kiri gerbang dan berusaha menerobos gerbang DPR/ MPR RI.
Petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa. Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.
Polisi berupaya menenangkan massa dan mengurai massa dengan menembakkan gas air mata dan meriam air (water cannon).
Alhasil, mahasiswa dan peserta aksi mundur ke arah Senayan.
Hingga berita ini diturunkan, seluruh arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto ditutup, baik jalan umum maupun jalan tol.
Mahasiswa datang secara berkelompok dan membawa berbagai atribut organisasi, spanduk, hingga poster berisi tuntutan.(Ant/P-1)
Dalam tuntutannya, BEM UMJ mendesak Wali Kota Tangsel bertanggung jawab atas terjadinya penumpukan sampah, khususnya di wilayah Ciputat dan sekitarnya.
Massa datang sekitar pukul 13.45 WIB. Mereka membawa sejumlah bendera yakni meliputi merah putih, bendera berlogo UNPAD, dan sejumlah pernak-pernik poster berisi tuntutan.
Demo mahasiswa di depan Polda Metro Jaya hari ini membuat arus lalu lintas menuju kawasan SCBD dialihkan dan akses MRT Senayan ditutup sementara.
Dalam demo mahasiswa, massa dari UPN Veteran Jakarta memanas saat massa aksi berhasil mendobrak gerbang Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (29/8) sore.
Dua ruas Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan lumpuh total, karena aksi ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa sebagai solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol).
Demo Mahasiswa di depan Polda Metro Jaya pada Jumat sore menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Slipi tersendat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved