'Indonesia Gelap' Dinilai Jadi Peringatan agar Demokrasi tidak Kebablasan

ANGGOTA Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai aksi demo 'Indonesia Gelap' di sejumlah kota di Tanah Air harus menjadi peringatan agar sistem demokrasi di Indonesia tidak kebablasan. Untuk dikethaui, demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap digelar lagi hari ini, termasuk di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. 

"Saya pikir ini bagus untuk membuat alert, waspada begitu. Artinya, kita betul-betul, 'Oh, ini yang diinginkan (masyarakat)'. Jadi, jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini," kata Nurul seperti dikutip Antara, Kamis (20/2). 

Nurul mengatakan aksi unjuk rasa sebagai sesuatu yang lumrah sebagai salah satu saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi.  "Kami menghargai juga karena dalam sistem demokrasi, ya suara rakyat ini harus didengar begitu, dan kita tahu bahwa yang muncul di dalam suara rakyat adalah keresahan-keresahan," tuturnya.

Baca juga : Massa Aksi 'Indonesia Gelap' Mulai Berdatangan ke Patung Kuda, Ini Daftar Tuntutan ke Prabowo

Meski demikian, Nurul mengingatkan agar massa aksi tidak melakukan hal-hal destruktif. "Demo itu ya wajar-wajar saja, kita juga jangan takut, jangan takut juga menyalurkan aspirasi, tetapi lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkis," ucapnya.

Dia mengimbau agar tidak ada tindakan anarkis dalam unjuk rasa yang dapat membawa pengaruh pada stabilitas politik hingga ekonomi.

"Kalau sampai anarkis 'kan tidak hanya merusak segelintir, tetapi juga negara inilah. Artinya, stabilitas politik 'kan berimbas pada stabilitas ekonomi gitu," kata dia.

Baca juga : Partai Golkar Nilai Unjuk Rasa Indonesia Gelap Sebagai Alarm Waspada

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut aksi hari ini merupakan puncak demonstrasi setelah tuntutan mereka sebelumnya pada Senin (17/2), tidak digubris pemerintah.

Berikut daftar tuntutan mahasiswa dalam aksi hari ini ke Presiden Prabowo Subianto

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis 
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah
5. Tolak dwifungsi TNI
6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset 
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto

(Ant/P-4)