Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) telah menetapkan 1,28 juta formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan itu merupakan formasi tahap awal untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta ASN. Meski jumlah formasi telah ditetapkan, verifikasi dan validasi rincian formasi ASN belum selesai.
“Kami harap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum merampungkan input di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memimpin rapat tematik mengenai rekrutmen CASN di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (30/04).
Baca juga : Puluhan Sopir Kontrak Pemkab Klungkung Bali Keluhkan tidak Masuk Data Base Rekrutmen PPPK
Anas mengatakan, ada sebagian K/L dan Pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. Dia menyakini itu akan rampung dalam waktu dekat.
Anas menjelaskan, formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174.
ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN.
Baca juga : CPNS Pusat Formasi 2024 Difokuskan ke IKN
“Jadi seluruh CASN ini adalah talenta digital yang harus punya basic knowledge terkait digitalisasi. Harapannya CASN yang direkrut nanti bisa melanjutkan digital leadership,” imbuhnya.
Anas menyebutkan, digital bukan hanya tentang teknologi. Namun berkaitan dengan kepemimpinan digital (digital leadership).
Talenta digital yang dimaksud terbagi menjadi dua, yakni talenta digital sebagai pengguna dan sebagai pengelola.
Baca juga : Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2024, Cek Syarat dan Cara Daftar
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menghadirkan kepemimpinan digital. Ketiganya adalah struktur digital, kompetensi digital, dan digital culture.
Lanjutnya dikatakan, talenta-talenta digital yang direkrut melalui pengadaan CASN nantinya juga akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile.
“Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap untuk mendorong akselerasi roda pemerintahan di IKN,” pungkas Anas. (Ind)
Pendaftaran CPNS 2026 diprediksi akan kembali memprioritaskan fresh graduate untuk mendorong regenerasi birokrasi dan transformasi digital nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, telah mengeluarkan surat nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026.
Panduan resmi seleksi CPNS 2026. Pelajari syarat dokumen, alur pendaftaran portal SSCASN, hingga strategi jitu melampaui passing grade SKD
Panduan lengkap cara login SSCASN PPPK 2026. Solusi gagal masuk akun, lupa password, hingga tips akses portal BKN saat trafik tinggi.
Panduan lengkap pendaftaran SSCASN 2026. Simak syarat dokumen, jadwal seleksi CPNS & PPPK, hingga solusi gagal login di portal resmi BKN.
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Tuntutan ini merupakan upaya kontrol sosial agar negara tidak lalai dalam menjaga etika pejabat publik.
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kedudukan Polri saat ini merupakan hasil keputusan politik hukum yang telah final.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved