Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
ANGGOTA Komisi VII DPR Mulyanto mendorong pemerintah untuk mengawasi ketat kebijakan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) untuk pembelian gas elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg).
Per 1 Januari 2024, pembelian elpiji 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna tertentu yang sudah terdaftar. Pertamina telah melakukan registrasi pengguna elpiji subsidi di sub penyalur atau pangkalan untuk diinput ke website Subsidi Tepat LPG.
Pengetatan pengawasan diminta tidak hanya dilakukan di tingkat pembeli, namun yang lebih penting dilakukan di agen dan pangkalan elpiji 3 kg.
Baca juga: Cara Mudah Daftar Subsidi Gas Elpiji 3 Kg Online Tahun 2024
"Karena penyimpangan seringkali terjadi di tingkat ini, di mana pengoplos langsung mengambil tabung gas melon dari agen atau pangkalan. Ini mesti diawasi ketat," ujar Mulyanto, Rabu (3/1).
Mulyanto mewanti-wanti adanya rekayasa laporan data KTP dari pengguna elpiji 3 kg dan volume pembelian pelanggan yang dilakukan agen atau pangkalan sebagai syarat formalitas administrasi.
Baca juga: Syarat Beli LPG 3Kg Harus Tunjukkan KTP, Legislator: Pemerintah Jangan Pilih Kasih
Mulyanto pun meminta PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengantisipasi kemungkinan penyalagunaan data masyarakat yang terkumpul di tingkat agen dan pangkalan.
"Kedua instansi tersebut harus memikirkan upaya mengantisipasi penyalagunaan tersebut agar masyarakat tidak dirugikan," ucapnya.
Namun, Mulyanto juga berharap dengan persyaratan KTP, akan semakin jelas tergambarkan siapa, di mana dan berapa volume penggunaan tabung gas melon yang akan disalurkan.
“Semoga penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi elpiji 3 kilogram semakin tepat sasaran,” pungkasnya. (Z-6)
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Penelitian terbaru ungkap dampak pengawasan terhadap otak manusia, mulai dari perubahan perilaku hingga gangguan kognitif bawah sadar.
Yanto membeberkan bahwa MA merupakan lembaga yang paling banyak memiliki pengawas. Ada Badan Pengawas MA RI, hingga Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi gerak-gerik MA.
Puadi menuturkan bahwa sebagian besar pelaksanaan PSU telah berjalan lancar meskipun masih ditemukan beberapa catatan dan evaluasi di beberapa wilayah.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved