Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah rawan pada 16-19 April 2025. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan pihaknya akan mencegah petahana untuk melakukan intervensi.
Pencegahan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan, khususnya kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
“Jika kemudian ditemukan alat bukti yang kuat (intervensi petahana) dan juga petunjuk yang kuat, maka mau tidak mau akan dilaksanakan Penanganan pelanggaran Administrasi maupun pidana, Jika terdapat dugaan Pelanggaran pidana,” tegas Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang dikutip Rabu (16/5).
Bagja berharap dalam penyelenggaraan PSU gelombang ketiga dapat berjalan lancar dan tak ada pelanggaran pidana. Jika ada, kata Bagja, Bawaslu jamin akan menangani pelanggaran tersebut.
Bagja mencontohkan adanya pelanggaran netralitas perangkat desa di Serang, Banten. Bagja menyebut Bawaslu mengingatkan kembali kepada aparatur pemerintah untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar prinsip netralitas kepala desa dan juga ASN. (Ykb/P-3)
Sinar Mas Land menyelenggarakan bazar minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat di Banten dan Bogor
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro.
Diduga karena kurangnya kehati-hatian pengemudi, bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk yang berada tepat di depannya.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved