Ketua MPR Minta Menteri Jangan Bebani Presiden Prabowo

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan. Ia mengatakan jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan permasalahan baru yang membebani Presiden Prabowo Subianto.

"Makanya sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6).

Ia mengatakan seharusnya Presiden Prabowo lebih bisa menyelesaikan persoalan yang bersifat strategis. Adapun, persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat kementerian dapat ditangani oleh menteri terkait.

Ia mengambil contoh sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto kemudian menyelesaikan polemik tersebut dan menetapkan empat pulau milik Aceh. Keputusan tersebut menganulir Keputusan Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 pada April 2025 yang sebelumnya menetapkan empat pulau, yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk wilayah Sumut.

"Apakah pulau atau masalah-masalah lain supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan bangsa ke depan," katanya. (M-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi