Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA MPR Ahmad Muzani mengaku pihaknya menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan gratifikasi pengadaan di lingkungan MPR. Muzani mengaku mendukung langkah KPK dalam menyelesaikan dugaan gratifikasi tersebut.
"Saya membaca berita tentang apa yang disampaikan oleh pimpinan KPK bahwa ada dugaan penyalahgunaan dalam penyelenggaraan keuangan di MPR, karena itu MPR menghormati atas apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK dalam upaya menyelamatkan dan memberantas dugaan tersebut," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).
Muzani mengatakan pihaknya menunggu langkah KPK terkait kasus tersebut.
"Tentu saja apa yang sudah dijelaskan oleh Sekjen, kita tunggu penyelesaiannya dan tindakan-tindakan berikutnya," katanya.
Sebelumnya, KPK kembali membuka kasus baru. Kali ini, dugaan rasuahnya menyasar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Benar, ada penyidikan baru (di MPR)," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat, (20/6).
Budi belum bisa memerinci kasus ini. Termasuk, surat perintah penyidikan (sprindiknya) ke arah khusus, atau terbuka.
Namun, dia menyebut ada sejumlah pejabat di MPR yang diduga menerima gratifikasi. Sementara, kasus ini tidak mengarah kepada kerugian negara
KPK kemudian memeriksa dua saksi untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi, terkait pengadaan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemeriksaan telah dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Juni 2025.
"Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu) penerimaan gratifikasi tersebut terjadi," kata Budi.
Dua saksi itu yakni eks pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan di Biro Persidangan dan Sosialisasi Setjen MPR Dyastasita Widya Budi dan eks Kepala UKPBJ pada Setjen MPR Joni Jondriman. Budi enggan memerinci jawaban kedua saksi itu kepada penyidik, saat diperiksa kemarin. Informasi lengkap baru dipaparkan dalam persidangan. (H-4)
Muzani mendesak para pemangku kepentingan di sektor lingkungan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan.
Muzani berharap Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat memastikan Polri sebagai insitusi yang melindungi masyarakat. "
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai tragedi runtuhnya musala di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang.
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR) Ahmad Muzani mengapresiasi gelaran World Muslim Scout Jamboree (WMSJ) 2025.
Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, mengapresiasi peran BAZNAS dalam membantu negara melindungi fakir miskin dan mempercepat pencapaian tujuan bernegara.
KETUA MPR RI menilai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Prabowo Subianto saat upacara peringatan HUT ke-80 RI sebagai bagian dari tradisi yang baru dan patut diapresiasi.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Negara yang ekonominya kuat, kata dia, akan mampu menghadirkan lebih banyak program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kehadiran Sekjen Liga Muslim Dunia memberikan semangat sekaligus pesan bahwa nilai-nilai keagamaan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.
Ketua MPR menilai berdasarkan foto atau video yang beredar, besar kemungkinan ada dampak dari kerusakan terhadap lingkungan yang memperparah bencana.
Ibas menekankan bahwa pihaknya terus mengawal pemerintah pusat dan daerah agar menghadirkan kebijakan yang memajukan ekonomi rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved