Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PROGRAM KTP Sakti merupakan bentuk komitmen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam mengentaskan kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/12).
“Dan KTP SAKTI, satu kartu terpadu untuk Indonesia itu merupakan satu komitmen dari kebijakan yang sangat inovatif di dalam mengurangi angka kemiskinan,” kata Hasto.
Baca juga : Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Target Zero Poverty Sulit Dicapai
Sebelumnya, Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud Karaniya Dharmasaputra menjelaskan KTP Sakti merupakan tanda dana bantuan sosial akan terus dilanjutkan oleh Ganjar-Mahfud. Program itu didesain bukan hanya untuk melanjutkan tetapi juga melakukan perbaikan-perbaikan agar program bansos ini bukan hanya dilanjutkan.
Hal ini ia sampaikan untuk menepis tudingan yang menyebut Ganjar-Mahfud akan program bansos jika keluar sebagai pemenang di Pilpres.
Karaniya menegaskan KTP Sakti bertujuan agar dana bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran dan efektif.
“Dengan memanfaatkan satu saja KTP, yang kita sebut dengan KTP Sakti itu maka seluruh masyarakat yang berhak menerima bansos itu akan mendapatkan akses yang lebih besar dan mudah, dan cepat dalam menerima bansos dan program kesejahteraan lainnya,” pungkasnya.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos telah rampung.
Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025.
Lembaga Demografi UI mengungkap masih banyak lansia di Indonesia yang hidup miskin dengan kesehatan buruk masih harus terus bekerja.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Video bocah Gowa pungut snack pejabat usai HUT ke-80 RI viral. Fakta di baliknya ungkap ironi kemiskinan, dana publik terbuang, hingga reaksi Kapolres.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved