Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM KTP Sakti merupakan bentuk komitmen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam mengentaskan kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (22/12).
“Dan KTP SAKTI, satu kartu terpadu untuk Indonesia itu merupakan satu komitmen dari kebijakan yang sangat inovatif di dalam mengurangi angka kemiskinan,” kata Hasto.
Baca juga : Penurunan Kemiskinan Berjalan Lambat, Target Zero Poverty Sulit Dicapai
Sebelumnya, Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud Karaniya Dharmasaputra menjelaskan KTP Sakti merupakan tanda dana bantuan sosial akan terus dilanjutkan oleh Ganjar-Mahfud. Program itu didesain bukan hanya untuk melanjutkan tetapi juga melakukan perbaikan-perbaikan agar program bansos ini bukan hanya dilanjutkan.
Hal ini ia sampaikan untuk menepis tudingan yang menyebut Ganjar-Mahfud akan program bansos jika keluar sebagai pemenang di Pilpres.
Karaniya menegaskan KTP Sakti bertujuan agar dana bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran dan efektif.
“Dengan memanfaatkan satu saja KTP, yang kita sebut dengan KTP Sakti itu maka seluruh masyarakat yang berhak menerima bansos itu akan mendapatkan akses yang lebih besar dan mudah, dan cepat dalam menerima bansos dan program kesejahteraan lainnya,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik.
Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) itu menolak pulang ke Indonesia.
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved