Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KLAIM pemerintah terkait penurunan angka kemiskinan perlu dikaji ulang. Data pengentasan kemiskinan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir justru memperlihatkan laju yang sangat lambat. Karenanya, target untuk menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan angka kemiskinan 6,5%-7,5% dinilai sulit tercapai.
"Angka ini jauh dari kata berhasil, bahkan sangat kurang. Selama hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan turun 1,9% atau sekitar 1,8 juta orang. Artinya, dalam kurun waktu per tahun hanya mengurangi sekitar 200 ribu orang miskin. Angka ini sangat jauh dari yang diharapkan sehingga target mengenai kemiskinan zero poverty sangat sulit sekali tercapai," ungkap pakar ekonomi pembangunan dan sosial Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta pada Rabu (28/2).
Teguh memaparkan bahwa angka kemiskinan pada September 2014 sebesar 10,96% atau setara dengan 27,73 juta orang. Sementara pada Maret 2023, angka kemiskinan sebesar 9,03% atau setara dengan 25,9 juta. Sementara itu, dari sisi absolut angka kemiskinan dengan yang dikomparasikan dengan data jumlah penduduk, Teguh menyatakan bahwa jumlahnya tidak banyak berubah.
Baca juga : Pemerintah Kejar Capaian Target Kemiskinan Ekstrem di 2024
"Penurunan angka kemiskinan dari sisi absolut hanya sebesar kurang dari 2 juta jiwa selama 10 tahun terakhir. Artinya, capaian ini masih jauh dari kata berhasil bahkan sangat kurang. Program-program bantuan sosial yang selama ini diberikan ternyata belum mampu menstimulasi ekonomi," ujarnya.
Diketahui, setidaknya per Maret 2023 ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka ialah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp550.458 per kapita per bulan. Warga yang konsumsinya di atas garis tersebut tidak lagi dianggap miskin meski kenyataannya mereka masih hidup sangat rentan.
"Itu sebabnya penyaluran bansos semakin lama semakin besar karena secara kemiskinan absolut ini tidak terlalu turun sehingga pemerintah masih memperbesar bansos untuk meng-cover tidak hanya kelompok miskin tetapi mereka yang rentan miskin atau mudah menjadi miskin," jelasnya.
Baca juga : Konsep Bansos di Indonesia Lebih untuk Menjaga Kelompok Terbawah tidak semakin Miskin
Selain bansos, pemerintah menggelontorkan dana bantuan stimulan kepada para UMKM. Teguh mengatakan bahwa hingga saat ini, belum ada data pasti ataupun hasil penelitian akademisi yang mampu membuktikan bahwa program penyaluran dana kepada UMKM mampu mengentaskan kemiskinan.
"UMK itu bukan kelompok miskin tetapi masuk dalam program yang disalurkan kepada kelompok hampir miskin. Pemberian dana UMKM ini diberikan kepada kelompok produktif yang rentan miskin bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Saya belum percaya bahwa UMKM bisa mendorong penurunan kemiskinan karena sampai saat ini belum ada riset yang secara metodologi membuktikan itu," ungkapnya.
Selain itu, Teguh masih melihat ada kesalahan paradigma dari pemerintah terhadap pola pengentasan kemiskinan yang hanya berfokus pada satu faktor tetapi mengabaikan faktor lainnya. Jika hal ini terus dibiarkan, penurunan kemiskinan semakin lama akan sulit diberantas.
"Angka kemiskinan sulit turun karena sudah masuk kemiskinan kronis. Apalagi konsep dari pengentasan kemiskinan selama ini hanya berfokus pada sisi kail dan ikan. Ikan dikasih bansos dan kail diberikan kredit UMKM tetapi yang perlu dipikirkan harus komprehensif. Ini yang belum dilakukan pemerintah. Seharusnya pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja informal," ujarnya. (Z-2)
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pada jajaran kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di desa
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan langkah-langkah menyeluruh.
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Pemprov juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen, untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
BPS selama lima dekade masih menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dengan item yang hampir tidak berubah, meski struktur biaya hidup masyarakat saat ini telah jauh bergeser.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved