Pemerintah Kejar Capaian Target Kemiskinan Ekstrem di 2024

PENGENTASAN kemiskinan ekstrem (PKE) merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan ekstrem (dengan standar US$1,9 paritas daya beli/purchasing power parity/PPP) pada Maret 2023 sebesar 1,12% atau turun sebesar 0,92%, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 sebesar 2,04%. Angka ini dikatakan semakin mendekati target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.

"Kami optimistis target kemiskinan ekstrem 0% dapat tercapai pada 2024. Prediksi kita, walaupun mungkin tidak 0,0%, angkanya sekitar 0,5%–0,7%," kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, melalui keterangan dalam media briefing di Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (14/12).

Kendati demikian, Yoga menyatakan bahwa target 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 itu merupakan target luar biasa karena lebih cepat 6 tahun dari target Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu 0% kemiskinan ekstrem pada 2030. Dalam pencapaian target kemiskinan ekstrem, pemerintah Indonesia sepakat menggunakan standar yang ditetapkan Bank Dunia pada 2020, yaitu US$1,9 PPP, meski pada tahun ini Bank Dunia telah memperkenalkan standar baru, yaitu US$2,15 PPP.

Baca  juga: Bank Sentral Rusia Naikkan Suku Bunga Utama ke 16%

"Nilainya bukan menggunakan market purchasing, tetapi PPP yang sudah menyesuaikan biaya hidup di tiap negara. Di Indonesia, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp10.900," imbuh Elan Satriawan, Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dalam elaborasi lebih lanjut, Yoga juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyiapkan dua instrumen utama kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, perbaikan akurasi pensasaran melalui integrasi data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia. Kedua, konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem.

Baca juga: BCA Layani Kebutuhan Nasabah Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Yoga menjelaskan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan sekaligus penurunan angka kemiskinan yang lebih signifikan di 2024, pemerintah telah menyiapkan dan melaksanakan tiga strategi. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian akses perlindungan sosial. Kedua, penurunan jumlah kantong kemiskinan, salah satunya dengan pemberian bantuan sosial. Ketiga, peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan ekonomi.

"Kita melangkah kepada pemberdayaan ekonomi. Memang dari porsinya masih 20%. Dari total Rp493 triliun dana perlindungan sosial, baru sekitar Rp50 triliun yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Selebihnya untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial. Paling tidak, kita sudah mulai berpikir untuk peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan ekonomi," kata Yoga.

Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi TNP2K Raden Muhamad Purnagunawan menjelaskan masih rendahnya angka pemberdayaan ekonomi ini disebabkan oleh tingkat minat warga miskin ekstrem yang masih rendah. "Berbeda dengan bantuan sosial yang semua orang mau menerima, tidak semua orang mau untuk diberi pelatihan atau diberdayakan untuk memiliki usaha sendiri," ujar Purnagunawan. (Z-2)