Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGENTASAN kemiskinan ekstrem (PKE) merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan ekstrem (dengan standar US$1,9 paritas daya beli/purchasing power parity/PPP) pada Maret 2023 sebesar 1,12% atau turun sebesar 0,92%, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 sebesar 2,04%. Angka ini dikatakan semakin mendekati target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.
"Kami optimistis target kemiskinan ekstrem 0% dapat tercapai pada 2024. Prediksi kita, walaupun mungkin tidak 0,0%, angkanya sekitar 0,5%–0,7%," kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi, melalui keterangan dalam media briefing di Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (14/12).
Kendati demikian, Yoga menyatakan bahwa target 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 itu merupakan target luar biasa karena lebih cepat 6 tahun dari target Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu 0% kemiskinan ekstrem pada 2030. Dalam pencapaian target kemiskinan ekstrem, pemerintah Indonesia sepakat menggunakan standar yang ditetapkan Bank Dunia pada 2020, yaitu US$1,9 PPP, meski pada tahun ini Bank Dunia telah memperkenalkan standar baru, yaitu US$2,15 PPP.
Baca juga: Bank Sentral Rusia Naikkan Suku Bunga Utama ke 16%
"Nilainya bukan menggunakan market purchasing, tetapi PPP yang sudah menyesuaikan biaya hidup di tiap negara. Di Indonesia, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp10.900," imbuh Elan Satriawan, Kepala Tim Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Dalam elaborasi lebih lanjut, Yoga juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyiapkan dua instrumen utama kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, perbaikan akurasi pensasaran melalui integrasi data registrasi sosial ekonomi (regsosek) yang mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia. Kedua, konvergensi dengan memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem.
Baca juga: BCA Layani Kebutuhan Nasabah Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Yoga menjelaskan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran penghapusan kemiskinan ekstrem dan sekaligus penurunan angka kemiskinan yang lebih signifikan di 2024, pemerintah telah menyiapkan dan melaksanakan tiga strategi. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian akses perlindungan sosial. Kedua, penurunan jumlah kantong kemiskinan, salah satunya dengan pemberian bantuan sosial. Ketiga, peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan ekonomi.
"Kita melangkah kepada pemberdayaan ekonomi. Memang dari porsinya masih 20%. Dari total Rp493 triliun dana perlindungan sosial, baru sekitar Rp50 triliun yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Selebihnya untuk bantuan sosial dan perlindungan sosial. Paling tidak, kita sudah mulai berpikir untuk peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan ekonomi," kata Yoga.
Ketua Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi TNP2K Raden Muhamad Purnagunawan menjelaskan masih rendahnya angka pemberdayaan ekonomi ini disebabkan oleh tingkat minat warga miskin ekstrem yang masih rendah. "Berbeda dengan bantuan sosial yang semua orang mau menerima, tidak semua orang mau untuk diberi pelatihan atau diberdayakan untuk memiliki usaha sendiri," ujar Purnagunawan. (Z-2)
Gubernur Khofifah juga menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp974,875 juta.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Pembahasan kerja sama ini yaitu kolaborasi dalam pengembangan keilmuan dan riset, pemberdayaan masyarakat melalui program pekerja sosial, serta implementasi program Basnas.
PT Djarum dan Polytron kembali melanjutkan upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kudus melalui program Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH). Renovasi
Program pembangunan 3 juta rumah diharapkan dapat menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan.
Kolaborasi antara Kemensos dan UGM akan difokuskan pada pemberdayaan dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk kementerian terkait dan lembaga akademik.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Temuan evaluasi kementerian atau lembaga pemerintah menunjukkan masih adanya permasalahan serius, terutama terkait data ganda dalam daftar penerima bantuan sosial.
Bupati Pemalang Anom Widyantoro siap melakukan evaluasi dan pemutakhiran data agar Kabupaten Pemalang bisa lepas dari lima daerah termiskin di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved