Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, IKP akan digunakan pihaknya sebagai referensi dalam mengambil kebijakan
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui sosialisasi yang dilakukan sejumlah bakal calon presiden saat ini masih berada di wilayah abu-abu.
Komisioner KPU RI Idham Holik, menerangkan LO Partai Ummat tak keberatan dengan hasil verifikasi parpol di tingkat provinsi.
KOMISI 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjelaskan dugaan adanya kecurangan manipulasi data parpol dalam verifikasi faktual ke publik.
Pelaku berinisial EE diamankan Subdit Kamneg Dit Reskrimum PMJ. Ia mengatakan pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12).
Partai Ummat menjadi satu-satunya partai yang dinyatakan tak memenuhi syarat-syarat anggota kepengurusan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Setelah menetapkan parpol peserta Pemilu 2024, KPU akan kembali menggelar pengundian nomor urut parpol peserta pemilu pada pukul 19.00 WIB.
JELANG pemilu pihaknya mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbuka soal data pemilu meski ada isu kecurangan membuat KPU membantahnya.
KMENDAGRI menyerahkan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.656.053 jiwa.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Mahfud mengatakan, pemerintah baru bisa bertindak jika ditemukan pelanggaran hukum yang bersifat pidana.
Keterbukaan data pemilu serta para penyelenggara pemilu yang bekerja secara transparan dapat memunculkan kepercayaan publik terkait penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil.
Somasi dilakukan terhadap KPU akibat dugaan kecurangan, manipulasi data, dan pelanggaran hukum yang dilakukan Komisioner KPU atau anggota KPU yang mengubah data partai politik.
Jika dalam waktu tujuh hari setelah somasi KPU tak merespons somasi tersebut, keduanya akan melaporkan lembaga itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pihaknya mengajukan tiga tuntutan, di antaranya semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU kepada partai baru dan partai nonparlemen untuk segera diaudit oleh tim independen.
KPU RI diduga mengubah status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) untuk sejumlah partai politik.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan tugasnya dengan transparan, profesional dan bebas dari intervensi siapapun.
Data yang awalnya tak meloloskan verifikasi parpol atau (TMS) malah berubah menjadi memenuhi syarat (MS).
"Penetapan ini sangat penting agar seluruh provinsi di tanah Papua memiliki hak yang sama dengan provinsi-provinsi lain,"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved