Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12). Sebanyak 17 parpol yang lolos dari tahapan verifikasi administrasi dan faktual datang ke KPU RI untuk menyaksikan langsung pengocokan nomor urut.
Dari Partai Demokrat, hadir oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono, Waketum Partai Demokrat, Benny K Harman, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky, dan Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio. Kemudian, dari Partai NasDem hadir Waketum NasDem Ahmad Ali dan Sekjen NasDem Johnny G. Plate. Lalu, PAN dihadiri oleh Sekjen Eddy Soeparno, Waketum Yandri Susanto.
PDIP dipimpin diwakili Ketua DPP Puan Maharani, Ketua Bappilu Bambang Wuryanto, Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua DPP Eriko Sutarduga, Wasekjen Sadarestuwati. Namun, Puan hadir sebagai ketua DPR. PPP diwakili Plt. Ketum Muhamad Mardiono, Waketum Amir Uskara, Waketum Arsul Sani. Partai Golkar oleh Sekjen Lodewijk F. Paulus, Waketum Ahmad Doli Kurnia, Waketum Nurul Arifin. Sedangkan dari PKS hadir Presiden Ahmad Syaikhu dan Sekjen Aboe Bakar Alhabsyi. (OL-15)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved