Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan berembuk dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas kampanye di luar jadwal rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui sosialisasi yang dilakukan sejumlah bakal calon presiden saat ini masih berada di wilayah abu-abu.
"Iya (abu-abu), masih dibilang ini daerah yang akan kita rumuskan bareng (dengan KPU)," kata Bagja di Jakarta, Jumat (16/12).
Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3/2022, masa kampanye pemilu baru dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Oleh karena itu, Bagja menilai ada kekosongan aturan terkait jadwal kampanye sebelum 28 November 2023.
"Karena dari Desember ini sampai 28 November 2023 masih kita atur ke depan. Supaya pemilu kita kondusif, tidak ada yang kemudian saling mendaptkan hak privilege yang begitu besar, ada yang tidak. Kan prinsip pemilu nondiskriminasi," tutur Bagja.
Baca juga: Bawaslu: Pelaporan Terhadap Anies Tak Penuhi Syarat Materiil
Bagja memastikan, semua orang berhak melakukan sosialiasi sebelum masa kampanye dimulai. Kendati demikian, pihaknya berharap tidak ada yang memanfaatkan tempat ibadah untuk kepentingan politik praktis.
"Misalnya, 'Saya calon presiden, pilih saya," di masjid, ya tidak boleh. Bukan hanya masjid ya," terangnya.
Sebelumnya, anggota Bawaslu Puadi menilai safari politik yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang etik jika ditinjau dari sisi etika politik. Menurut Puadi, Anies telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved