Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan setiap tahapan Pemilu 2024 berlangsung secara transparan. Transparansi jalannya tahapan pemilu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaan pemilu.
"Agar publik bisa percaya dengan hasil pemilu salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pemilu secara transparan," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunissa Nur Agustyati di Jakarta, Sabtu (17/12).
Integritas KPU tengah diuji lantaran tudingan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik (parpol). Khoirunissa menjelaskan transparansi dalam penyelenggaran pemilu akan mendorong tingkat partisipasi publik dalam pemilu.
"Apalagi jika dikaitkan dengan situasi hari ini di mana ada polemik mengenai tahapan verifikasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merili data Indeks Keperawanan Pemilu (IKP) 2024 mendatang.
Netralitasi penyelenggara pemilu merupakan isu utama tingkat kerawanan pemilu mendatang. Sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat indeks kerawanan pemilu yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Baca juga: Komisi 2 DPR Minta KPU Jelaskan Dugaan Kecurangan Manipulasi Data ke Publik
"Sebetulnya IPK ini dibuat berdasarkan penyelenggaraan pemilu terakhir. Jadi menurut saya nanti Bawaslu perlu membuat update atas IKP saat sudah mendekati hari H untuk memastikan peta kerawanannya lebih akurat," jelas Khoirunissa.
Khoirunnisa menjelaskan secara umum kandidat dan parpol menjadi salah satu faktor dalam menentukan tingkat keamanan pemilu. Peserta pemilu dihrapkan menyampaikan narasi kampanye yang membangun dan tidak memecah belah.
"Karena jika peserta pemilu turut melakukan atau membuat narasi kampanye yang memecah belah maka bisa berdampak pada publik juga," ujarnya. (Uta/OL-09)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved