Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan setiap tahapan Pemilu 2024 berlangsung secara transparan. Transparansi jalannya tahapan pemilu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaan pemilu.
"Agar publik bisa percaya dengan hasil pemilu salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pemilu secara transparan," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunissa Nur Agustyati di Jakarta, Sabtu (17/12).
Integritas KPU tengah diuji lantaran tudingan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik (parpol). Khoirunissa menjelaskan transparansi dalam penyelenggaran pemilu akan mendorong tingkat partisipasi publik dalam pemilu.
"Apalagi jika dikaitkan dengan situasi hari ini di mana ada polemik mengenai tahapan verifikasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merili data Indeks Keperawanan Pemilu (IKP) 2024 mendatang.
Netralitasi penyelenggara pemilu merupakan isu utama tingkat kerawanan pemilu mendatang. Sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat indeks kerawanan pemilu yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Baca juga: Komisi 2 DPR Minta KPU Jelaskan Dugaan Kecurangan Manipulasi Data ke Publik
"Sebetulnya IPK ini dibuat berdasarkan penyelenggaraan pemilu terakhir. Jadi menurut saya nanti Bawaslu perlu membuat update atas IKP saat sudah mendekati hari H untuk memastikan peta kerawanannya lebih akurat," jelas Khoirunissa.
Khoirunnisa menjelaskan secara umum kandidat dan parpol menjadi salah satu faktor dalam menentukan tingkat keamanan pemilu. Peserta pemilu dihrapkan menyampaikan narasi kampanye yang membangun dan tidak memecah belah.
"Karena jika peserta pemilu turut melakukan atau membuat narasi kampanye yang memecah belah maka bisa berdampak pada publik juga," ujarnya. (Uta/OL-09)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved