Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan setiap tahapan Pemilu 2024 berlangsung secara transparan. Transparansi jalannya tahapan pemilu akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaan pemilu.
"Agar publik bisa percaya dengan hasil pemilu salah satu yang perlu dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pemilu secara transparan," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunissa Nur Agustyati di Jakarta, Sabtu (17/12).
Integritas KPU tengah diuji lantaran tudingan kecurangan dalam tahapan verifikasi partai politik (parpol). Khoirunissa menjelaskan transparansi dalam penyelenggaran pemilu akan mendorong tingkat partisipasi publik dalam pemilu.
"Apalagi jika dikaitkan dengan situasi hari ini di mana ada polemik mengenai tahapan verifikasi," ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merili data Indeks Keperawanan Pemilu (IKP) 2024 mendatang.
Netralitasi penyelenggara pemilu merupakan isu utama tingkat kerawanan pemilu mendatang. Sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat indeks kerawanan pemilu yang tertinggi di seluruh Indonesia.
Baca juga: Komisi 2 DPR Minta KPU Jelaskan Dugaan Kecurangan Manipulasi Data ke Publik
"Sebetulnya IPK ini dibuat berdasarkan penyelenggaraan pemilu terakhir. Jadi menurut saya nanti Bawaslu perlu membuat update atas IKP saat sudah mendekati hari H untuk memastikan peta kerawanannya lebih akurat," jelas Khoirunissa.
Khoirunnisa menjelaskan secara umum kandidat dan parpol menjadi salah satu faktor dalam menentukan tingkat keamanan pemilu. Peserta pemilu dihrapkan menyampaikan narasi kampanye yang membangun dan tidak memecah belah.
"Karena jika peserta pemilu turut melakukan atau membuat narasi kampanye yang memecah belah maka bisa berdampak pada publik juga," ujarnya. (Uta/OL-09)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved