Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.656.053 jiwa. Rinciannya, laki-lai sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa yang meliputi 38 provinsi.
“Data berasal dari data semester 1 2022 yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri melalui sistem info admin kependudukan,” tutur Wamendagri John Wempi Wetipo di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12).
John menuturkan data tersebut diperkuat melalui proses perekaman e-KTP dan diupdate disesuaikan dengan peristiwa kependudukan sampai dengan bulan Desember 2022.
“Penduduk yang masuk DP4 adalah yang pertama WNI yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, kedua bukan merupakan anggota TNI Polri,” tegas John.
“Dengan demikian keamanan data menjadi hal yang sangat prioritas. Kemudian terbitnya UU perlindungan data pribadi tentunya membuat kita wajib lebih berhati-hati dalam menjaga dan mengamankan DP4,” tambahnya.
John pun berharap kerja sama antara Kemendagri dengan KPU terus berlanjut lantaran dinamika data kependudukan sangat tinggi.
John menjelaskan rata-rata penerbitan akta kematian per bulan selama tahun 2022 ada 144.455 jiwa dan peristiwa pindah datang per bulan berjumlah 667.598 jiwa.
“Belum lagi perubahan pekerjaan TNI-Polri sehingga perlu dilakukan pemuktahiran data ke lapangan dan updating data-data yang berubah akibat peristiwa kependudukan,” tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPU Bantah Lakukan Intimidasi ke Petugas di Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin memimpin rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutandi Gedung KPU Pusat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
Daripada sekadar mengubah aturan atau merevisi UU Pemilu dan Pilkada, lebih bagus kebiasaan parpol itu bisa diubah dengan mendengarkan aspirasi konstituen atau calon pemilih.
Selain permasalahan ketidaksinkronan data, ada beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu namun belum ditindaklanjuti.
Agar dilakukan pengawasan melekat pada saat pleno Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Temuan itu, kata dia, ditemukan baik yang ada di dalam satu TPS (tempat pemungutan suara), antar-TPS, antardesa hingga antarkecamatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved