Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan jumlah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) untuk Pemilu 2024 sebanyak 204.656.053 jiwa. Rinciannya, laki-lai sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa yang meliputi 38 provinsi.
“Data berasal dari data semester 1 2022 yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri melalui sistem info admin kependudukan,” tutur Wamendagri John Wempi Wetipo di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (14/12).
John menuturkan data tersebut diperkuat melalui proses perekaman e-KTP dan diupdate disesuaikan dengan peristiwa kependudukan sampai dengan bulan Desember 2022.
“Penduduk yang masuk DP4 adalah yang pertama WNI yang berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, kedua bukan merupakan anggota TNI Polri,” tegas John.
“Dengan demikian keamanan data menjadi hal yang sangat prioritas. Kemudian terbitnya UU perlindungan data pribadi tentunya membuat kita wajib lebih berhati-hati dalam menjaga dan mengamankan DP4,” tambahnya.
John pun berharap kerja sama antara Kemendagri dengan KPU terus berlanjut lantaran dinamika data kependudukan sangat tinggi.
John menjelaskan rata-rata penerbitan akta kematian per bulan selama tahun 2022 ada 144.455 jiwa dan peristiwa pindah datang per bulan berjumlah 667.598 jiwa.
“Belum lagi perubahan pekerjaan TNI-Polri sehingga perlu dilakukan pemuktahiran data ke lapangan dan updating data-data yang berubah akibat peristiwa kependudukan,” tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: KPU Bantah Lakukan Intimidasi ke Petugas di Daerah
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
Daripada sekadar mengubah aturan atau merevisi UU Pemilu dan Pilkada, lebih bagus kebiasaan parpol itu bisa diubah dengan mendengarkan aspirasi konstituen atau calon pemilih.
Selain permasalahan ketidaksinkronan data, ada beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu namun belum ditindaklanjuti.
Agar dilakukan pengawasan melekat pada saat pleno Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Temuan itu, kata dia, ditemukan baik yang ada di dalam satu TPS (tempat pemungutan suara), antar-TPS, antardesa hingga antarkecamatan.
KPU masih memutakhirkan data pemilih yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved