Berita Terbaru KPU Hari Ini

Ini Sebaran Wilayah yang Menggelar PSU Pilkada pada 5 dan 9 April

Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Gelar Coblos Ulang Gelombang Kedua Hari Ini, Cek Lokasinya

Selain PUSS, Kabupaten Buru juga akan menggelar PSU di 1 TPS, tepatnya di Desa Dobowae, Kecamatan Waelata dengan total pemilih sebanyak 608 orang. 

PSU Pilkada 2024 Digelar Besok, Ini Daftar Daerahnya

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa jajarannya di daerah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada besok, 5 April 2025.

Kemendagri Dorong Kelancaran PSU

Ribka menekankan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan.

PSU Gelombang Kedua Pasca-Lebaran Sasar 50 Ribu Lebih Pemilih

Adapun PSU Pilkada 2024 gelombang kedua diagendakan pada Sabtu (5/4) mendatang dengan menyasar 50 ribu lebih pemilih.

KPU Sebut Partisipasi Pemilih di PSU 4 Kabupaten Cukup Tinggi

Afif menyebut pelaksanaan PSU di 4 kabupaten tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar.

KPU Pastikan Persiapan PSU Gelombang Pertama Sudah Siap

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, jajarannya di daerah sudah mempersiapkan penyelenggaraan PSU gelombang pertama.

KPU Tegaskan tidak Semua PSU Salah Penyelenggara

KPU mengeklaim tak semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 merupakan kesalahan dari penyelenggara.

BPS Manfaatkan Data Pemilu KPU untuk Perkuat DTSEN

KEPALA Badan Pusat Statistika (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin melakukan penandatanganan MoU.

KPU Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 Tersedia

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negra (APBN) bakal menyuntikkan daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar PSU.

PSU 24 Daerah, DPR Sebut Ada Persoalan di Penyelenggara Pilkada

ANGGOTA Komisi II DPR RI Taufan Pawe menilai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) menandakan penyelenggara tidak profesional

KPU Pasbar: Gugatan Pemohon Ditolak MK Bukti Proses Pilkada Berjalan Baik

Mahkamah Konstitusi menolak dua permohonan perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.

Bawaslu Berharap Miliki Kewenangan Lebih dalam Revisi UU Pemilu

"Revisi UU ini diharapkan dapat memperkuat peningkatan kewenangan Bawaslu dalam penindakan pelanggaran, sehingga tidak hanya bersifat rekomendatif,"

RUU Pemilu Jadi Pintu Masuk Perbaikan Indeks Demokrasi

Indeks demokrasi Indonesia 2024 terdiri dari proses pemilu dan pluralisme (7,92), fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29).

KPU yakin Kekurangan Anggaran PSU Dapat Diselesaikan Pemerintah

Kemendagri menyatakan dari 24 daerah yang mengggelar PSU, cuma delapan daerah yang memiliki dana. Sisanya 16 daerah berharap bantuan.

KPU RI Ingatkan KPU Papua Pedomani Putusan MK Jelang PSU

Bawaslu Papua juga mengajukan anggaran sebesar Rp 151 miliar. Padahal, pada Pilkada 2024 Bawaslu Papua hanya mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 55 miliar.

Ketua KPU: Daerah Terkendala Biaya PSU Ditanggung APBN, Papua Butuh Dana Paling Besar

Bagi daerah yang tidak memiliki cukup anggaran untuk membiayai PSU, akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan

Ini Jadwal Pelaksanaan PSU di 24 Daerah

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan PSU adalah amanat konstitusi dan beberapa daerah telah diputuskan untuk memulai pemilihan dalam waktu dekat.

KPU Jamin tidak akan Ada Kendala Anggaran Dana PSU

KPU menjamin pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di 24 daerah akan terlaksana tanpa adanya terkendala kekurangan anggaran.

KPU Koordinasi dengan Kemendagri soal Anggaran Pemungutan Suara Ulang

Wakil Menteri Dalam Negeri Riba Haluk menyebut 16 daerah tidak sanggup menggelar PSU Pilkada 2024 dan membutuhkan dana dari pemerintah pusat.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia