Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pusat Statistika (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama pada Jumat (14/3). Lewat kerja sama itu, KPU bakal menyerahkan data pemilih pada penyelenggaraan pemilihan 2024 yang nantinya akan diolah lagi oleh BPS.
Afif berharap, pemanfaatan data pemilih dari KPU dapat digunakan oleh BPS sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya menyakini kolaborasi dengan BPS dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Bagi KPU, itu akan terejawantah pada tata kelola penyelenggaran pemilu di masa mendatang.
Sementara itu, Amalia menerangkan data pemilih dari KPU nanti akan dimutakhirkan kembali oleh BPS ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menerangkan, DTSEN merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang didasarkan pada Inpres Nomor 4/2025.
"Bahwa kerja sama ini adalah untuk memperkaya sumber data yang dimiiki BPS untuk bisa BPS menghadirkan data yang lebih akurat dan lebih berkualitas," terang Amalia.
Data pemilih, sambungnya, merupakan salah satu sumber data penting yang digunakan BPS untuk memperkaya DTSEN. Amalia berjanji, akan mengamankan dan melindungi data dari KPU sesuai kerangka yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Selain data pemilih dari KPU, BPS juga menggunakan data peserta BPJS Ketenagakerjaan, Dapodik Kemdikdasmen, dan Data Satu Sehat dari Kemenkes untuk pengayaan dan penguatan DTSEN. Sementara, untuk pemutakhirannya menggunakan data dari Kemendagri, Kemenko-PM, Kemensos, PLN, dan Kemenkes.
Amalia mengungkap, DTSEN akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial Tahap 2 pada triwulan kedua 2025, bantuan guru, bantuan perumahan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. (Tri/I-1)
DALAM lima tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen terus naik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Februari 2026 secara tahunan (yoy) tercatat sebesar 4,76%, berbanding terbalik dengan kondisi Februari 2025 yang mengalami deflasi 0,09%.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen dibandingkan Januari 2025
BPS beberkan data perdagangan RI di jalur Selat Hormuz di tengah konflik Iran-Israel. Intip nilai ekspor-impor miliaran dolar yang terancam jika jalur ini lumpuh.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved