Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT bulan lebih setelah pelaksanaan Pemillihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada November lalu, sebagian kecil masyarakat di Tanah Air harus kembali ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan ulang hari ini, Sabtu (5/4). Ini merupakan pemungutan suara (PSU) gelombang kedua setelah Sabtu (22/3).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan, PSU merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pilkada 2024. MK meminta pelaksanaan PSU kali ini digelar untuk durasi paling lama 45 hari setelah putusan dibacakan.
"Terbagi dua, yaitu PSU dan PUSS (penghitungan ulang surat suara). Khusus PUSS hanya dilaksanakan di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku di 1 TPS, tepatnya TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea," jelas Afif.
Selain PUSS, Kabupaten Buru juga akan menggelar PSU di 1 TPS, tepatnya di Desa Dobowae, Kecamatan Waelata dengan total pemilih sebanyak 608 orang.
PSU lainnya digelar di Kota Sabang, Provinsi Aceh untuk 1 TPS Desa/Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukamakmue dengan jumlah pemilih 541 orang.
Berikutnya di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dengan total 63 TPS di 25 desa/kelurahan yang tersebar di Kecamatan Toili dan 26 TPS di 12 desa/kelurahan di Kecamatan Simpang Raya. Adapun total jumlah pemilih untuk PSU di 89 TPS tersebut berjumlah 37.830.
Di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, PSU hari ini digelar di 21 TPS yang tersebar di 13 desa/dusun di 8 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 8.412 orang.
Sementara itu, PSU di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dilaksanakan di 9 TPS yang tersebar di 8 desa pada 5 kecamatan dengan jumlah pemilih mencapai 4.005 orang.
Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengingatkan jajaran Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan PSU gelombang kedua ini.
Sebab, pihkanya masih menemukan dugaan pelanggaran politik uang disertai dengan pemasangan stiker pasangan calon kepala daerah saat mendekati perayaan Idulfitri 1446 Hijriah kemarin. Padahal, kejadian seperti itu dapat ditanggulangi oleh Bawaslu.
"Karena politik uang di PSU ini berpotensi marak terjadi, apalagi pasangan calon akan mengerahkan seluruh kapitalnya untuk menang," ujar Neni.
Adapun anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut jajarannya di daerah yang melaksanakan PSU gelombang kedua menerapkan strategi pengawasan patroli. Bawaslu juga turut mengaktifkan Sentra Gakkumdu untuk memperkecil potensi pelanggaran dan gerak cepat jika ditemukan dugaan pelanggaran, termasuk dugaan politik uang. (Tri/P-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved