RUU Pemilu Jadi Pintu Masuk Perbaikan Indeks Demokrasi

PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) dilatarbelakangi oleh praktik penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu tahun lalu. Upaya merevisi regulasi seputar pemilihan yang berlangsung di DPR saat ini dapat menjadi upaya mendongkrak nilai Indonesia pada tahun depan.

Merespons itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, menyebut Revisi UU Pemilu jadi pintu masuk untuk perbaikan tata kelola Pemilu di Indonesia. “Memperbaiki yang kurang baik dan mempertahankan yang sudah baik,” ungkap Afif kepada Media Indonesia, Kamis (6/3).

Intinya, kata Afif, Revisi UU Pemili jadi salah satu kunci untuk Pemilu yang lebih baik di masa mendatang. “Dengan pengaturan Pemilu yang baik kita berharap nantinya berdampak terhadap perbaikan atau peningkatan kualitas Indeks Demokrasi Indonesia,” tambahnya. 

Baca juga : Revisi UU Pemilu Momentum Dongrak Skor Indeks Demokrasi Indonesia

Adapun indikator penyusun indeks demokrasi Indonesia 2024 terdiri dari proses pemilu dan pluralisme (7,92), fungsi pemerintahan (6,79), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,00), dan budaya politik (5,29).

Dari kelimanya tersebut, indikator yang mengalami penurunan tajam dari tahun lalu adalah fungsi pemerintahan. Tahun lalu, EIU memberikan nilai 7,86. Nilai kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun ini juga turun dari tahun lalu, yakni 5,29. 

Sementara nilai indikator proses pemilu dan pluralisme serta partisipasi politik tidak mengalami perubahan, indikator budaya politik Indonesia tahun ini justru mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya yang hanya 4,38. (Ykb/P-3)