Berita Terbaru KPU Hari Ini

Anggaran Coblos Ulang Pilkada Banjarbaru Kalsel Diperkirakan Rp11 Miliar

MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.

KPU Usul PSU Pilkada Digelar Sabtu demi Dongkrak Partisipasi

KPU memilih agar PSU digelar pada hari Sabtu, karena potensi masyarakat menggunakan hak pilihanya lebih besar.

Bahas Pilkada Ulang, DPR Gelar Rapat dengan KPU dan Bawaslu Hari Ini

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pihaknya akan mendalami sejumlah hal. Salah satunya dari kesiapan pendanaan di pemerintah daerah.

Hari Ini, DPR Bersama KPU dan Bawaslu Rapat Bahas Coblos Ulang

Dalam putusan MK, terdapat daerah yang harus menjalankan PSU pada satu hingga puluhan tempat pemungutan suara (TPS). Namun, ada juga yang harus PSU di seluruh TPS.

Putusan MK Perintahkan PSU di 25 Daerah, DPR Desak Evaluasi KPU dan Bawaslu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menjadi sorotan tajam.

KPU Godok Anggaran Coblos Ulang Pilkada di 24 Daerah

MK memerintahkan KPU di 14 daerah untuk menggelar PSU di semua tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan 10 daerah lainnya diperintahkan menggelar PSU di sebagian TPS.

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang, KPU Sebut Sudah Bekerja Profesional

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan sudah bekerja dengan profesional dalam menggelar Pilkada 2024 menanggapi putusan MK untuk pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah

MK Putuskan PSU di 24 Daerah, DPR Minta KPU-Bawaslu Dievaluasi

Ia menegaskan bahwa jika KPU bekerja secara profesional dengan menyusun aturan teknis yang presisi, maka PSU di beberapa daerah tidak akan terjadi.

Pilkada Ulang di 24 Daerah Akibat Ketidakprofesionalan KPU-Bawaslu

Bagi Titi, sejumlah putusan yang memerintahkan PSU menegaskan komitmen MK pada penegakan hukum atas keadilan substansial dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

Saksi Ahli di MK Tegaskan Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis

KPU Barito Utara sudah bertindak adil dengan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Barito Utara terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. 

KPU Kota Sorong Tetapkan Walikota dan Wakil Kota Sorong Terpilih

Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam proses demokrasi di Kota Sorong, memastikan kepemimpinan yang sah dan berlandaskan aspirasi rakyat.

KPU Barito Utara Tegaskan Jalankan Seluruh Aturan Pilkada

KPU Barito Utara menghormati hak konstitusional tiap pasangan calon yang menggugat ke MK karena kurang puas dengan hasil Pilkada 2024. 

DPR Bisa Evaluasi Lembaga Negara, Independensi Lembaga Negara Dinilai Terancam

DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.

MK Pastikan Semua Putusan Sidang Gugatan Pilkada Selesai pada 24 Februari

Usai sidang dismissal perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP-kada), MK akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan terhadap tahap pembuktian perkara. Rencana putusan selesai 24 Februari

Ketua Bawaslu RI tak Masalah DPR Evaluasi Pejabat Hasil Fit and Proper Test

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja buka suara soal rencana baru DPR yang dapat mengevaluasi maupun memberhentikan pejabat pemerintah yang dilantik lewat fit and proper test di DPR.

Cegah Intervensi, DKPP Harus Lepas dari Kemendagri

KOORDINATOR Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mendukung pemisahan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dari Kemendagri

DKPP Perlu Lepas dari Kemendagri, Cegah Stigma Bagian dari Pemerintah

PAKAR Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menilai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dipisahkan dari Kemendagri

Ini Dampak Pemecatan Ketua KPU dan Bawaslu Brebes

Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir. 

Hakim MK Pertanyakan Pemungutan Suara Pilkada Banjarbaru

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa menjelaskan dasar hukum yang mereka gunakan adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 54c. 

DKPP Pecat Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Brebes

DKPP memutuskan mencopot keduanya dari jabatannya.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia