Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Sidang dugaan pelanggaran etik Firli sedianya digelar Senin (31/8). Namun, KPK memberlakukan WFH pada 31 Agustus hingga 2 September.
Modusnya mulai kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan, dan kecurangan.
Kondisi pandemi covid-19 tentunya masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sehingga hukuman mati layak bagi pelaku koruptor bansos
Pinangki diduga menerima suap dari narapidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra.
Kejaksaan Agung dinilai mempermalukan diri sendiri jika terus-menerus menahan kasus Pinangki. Fickar menilai Korps Adhyaksa takut jika Pinangki 'bernyanyi' di KPK.
Menyikapi 23 pegawai dan satu tahanan positif korona, KPK mengambil kebijakan bekerja di rumah (BDR) untuk seluruh pegawai KPK yang dimulai pada Senin (31/8) hingga Rabu (2/9).
Bareskrim Polri kembali memeriksa empat tersangka, termasuk Irjen Napoleon Bonaparte, dalam kasus suap penghapusan red notice Joko Tjandra.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan penyidik di Deputi Penindakan akan tetap bekerja di kantor dengan sistem sif atau bergiliran dan pemberlakuan protokol kesehatan ketat.
Sedikitnya tercatat 23 pegawai komisi yang terpapar covid-19 dari hasil uji usap yang dilakukan beberapa pekan belakangan.
Penanganan kasus-kasus dipastikan tidak terganggu meski 23 pegawai termasuk penyidik dinyatakan positif terpapar virus korona.
Novel mengaku sempat demam dan batuk kemudian segera menjalani tes swab. Kini, kondisinya semakin stabil namun tetap melakukan isolasi mandiri
BPJS Kesehatan sesuai dengan tupoksinya sudah mengembangkan upaya pencegahan kecurangan salah satunya melalui digitalisasi layanan.
Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan untuk membuktikan tidak adanya conflict of interest dan kecurigaan, Kejagung seharusnya menyerahkan kasus jaksa Pinangki ke KPK.
ICW meminta Kejaksaan Agung untuk menyerahkan kasus Pinangki ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dinilai lebih bisa sigap untuk menangani kasus itu.
KPK siap menangani dan mengembangkan kasus turunan dari terpidana cessie Bank Bali ini sesuai kewenangan yang digariskan UU KPK. Namun, KPK tidak berbicara dengan konsep
Peran perempuan melawan korupsi itu tentu tidaklah sekadar main-main dan itu harus menjadi sungguh-sungguh
Sejarah pembentukan KPK sedekade ini menunjukkan betapa pun bila seseorang tahu tentang tiga ranah kuasa dan tahu pula sanksinya secara hukum bila korupsi.
Pegawai yang terpapar sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk tindakan medis lanjutan, KPK juga telah bekerja sama dengan Puskesmas sekitar kediaman para pegawai yang terpapar
Nawawi menambahkan, sejak awal, pelimpahan kasus Pinangki ke KPK telah disarankan. Karena terdapat unsur penyelenggara negara dalam perkara tersebut.
Mereka akan diminta keterangan dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) sejak 2011-2016.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved