NEWSTICKER

Berita Terbaru Kpk Hari Ini

Barang Bukti di Persembunyian Nurhadi Terus Diselisik
27/8/2020 09:05
Kuat dugaan barang bukti tersebut berkaitan erat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di MA pada 2012-2016.
Dewas Diminta Transparan
27/8/2020 06:11
Sampai 5 Februari, saat Yudi menggelar kenferensi pers, belum ada pemberitahuan resmi terkait dengan pemberhentian Rossa Purbo Bekti.
Anggaran Turun Indikator Sukses
27/8/2020 05:55
Semakin bertambah alokasi anggaran subsidi yang dikeluarkan seorang kepala daerah makin jelas ia dinilai gagal. Itu bermakna penduduk miskin meningkat.
Rp546 M telah Masuk Kas Negara pada 2009
27/8/2020 04:15
Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi menuturkan proses eksekusi tersebut dilakukan pada 29 Juni 2009 dari pagi hingga pukul 19.00 WIB. Proses pemindahan uang yang
Penegak Hukum Jangan Manfaatkan Celah Regulasi
27/8/2020 03:48
Pemerintah terus menyinkronkan regulasi nasional secara berkelanjutan. Salah satunya melalui omnibus law.
KPK Apresiasi Validitas Simluhtan Kementan hingga 94%
26/8/2020 20:45
KPK apresiasi pola pendistribusian pupuk bersubsidi oleh Kementerian Pertanian RI melalui Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) yang validitasnya hingga 94%
SKK Migas Dinilai Berhasil Cegah Korupsi di Hulu Migas
26/8/2020 18:55
Indonesia memiliki 128 cekungan dan baru 20 cekungan yang produksi, dengan tanpa korupsi biaya investasi di Indonesia akan semakin kompetitif dan memiliki kepastian waktu
Plt Direktur KPK Jalani Sidang Kode Etik terkait OTT UNJ
26/8/2020 16:11
Plt Dumas KPK Aprizal disangkakan melanggar aturan kode etik terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam operasi tangkap tangan pejabat Kemendikbud tanpa koordinasi
Keberhasilan Kepala Daerah Bisa Diukur Besar Kecilnya Bansos
26/8/2020 14:36
KPK menyebutkan salah satu kriteria keberhasilan seorang Kepala Daerah dapat diukur dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi bantuan sosial yang disalurkan setiap tahun.
KPK Klaim Sudah Selesaikan 58,52% Target Nasional
26/8/2020 11:56
Aksi nasional pencegahan korupsi dilaksanakan oleh 54 kementerian atau lembaga dan dilakukan oleh 34 Provinsi, 508 kabupaten atau kota secara nasional mencapai hasil 58,52%.
KPK Klaim Optimalkan Rp80,9 Triliun Pendapatan Daerah
26/8/2020 11:22
Firli juga mengklaim pihaknya telah menyelamatkan uang negara sampai Rp10,4 triliun. Jumlah itu didapat dari penagihan aset dan penertiban yang dilakukan KPK.
Korupsi di Lima Bidang Ini tidak akan Diampuni KPK
26/8/2020 11:03
Lima bidang ini merupakan lanjutan dari program Jokowi. KPK melakukan hal itu untuk mendukung program pemerintah dalam memajukan bangsa dan negara.
Kemenkeu: Uang Joko Tjandra Rp546 Miliar telah Masuk Kas Negara
26/8/2020 10:57
"Sudah masuk 30 Juni 2009, sudah masuk. Tadi (Selasa) pagi saya cek setelah ada yang tanya," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto.
Ketua WP KPK Sampaikan Pledoi di Sidang Etik
26/8/2020 09:10
Yudi ngotot pengembalian Kompol Rossa Purbo Bekti jadi ancaman independensi KPK saat itu.
Dewas Diminta Periksa Dugaan Firli Terima Gratifikasi
26/8/2020 07:14
Dewas diminta menggandeng deputi penindakan KPK untuk mengusut dugaan Firli menerima gratifikasi.
Dewas Diminta Adil Putuskan Nasib Firli
26/8/2020 06:57
Dewas harus mempertimbangkan urgensi penggunaan helikopter dalam perjalanan Firli dari Palembang ke Baturaja.
ICW Tuntut Keterbukaan Dalam Sidang Etik Firli
26/8/2020 06:43
Publik berhak mengetahui seluruh hasil pertimbangan Dewas dalam memutuskan nasib Firli. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.
Direktur PT HTK Segera Disidang
26/8/2020 04:42
Dalam waktu, tim JPU segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke PN Tipikor
Sidang Etik Firli Bahuri Berlanjut
26/8/2020 04:32
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku menyerahkan keputusan kepada Dewan Pengawas, apakah telah melanggar kode etik KPK atau tidak.
KPK Cecar Pejabat Kemenhub Soal Aliran Dana PTDI
25/8/2020 22:14
Penyidik mencecar Firdaus mengenai aliran dana dari korupsi PT DI dari pemasaran dan penjualan yang diduga diterima para pejabat PT DI, termasuk Budi Santoso.