Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Kehormatan Dewan (MKD) diminta segera memproses Azis Syamsuddin demi menyelamatkan citra DPR. Keseriusan MKD memulai penyelidikan atas Azis merupakan bentuk dukungan DPR atas langkah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan Azis dalam perkara suap Wali Kota Tanjungbalai.
"Jika MKD serius mulai memproses dugaan pelanggaran etik Azis, maka KPK tak bisa tidak akan dirunut untuk berani membongkar keterlibatan Azis dalam kasus suap itu," ungkap peneliti Forum Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus, Rabu (28/4).
Lucius menambahkan posisi Azis sebagai wakil pimpinan DPR sangat mungkin digunakan untuk memengaruhi MKD dan KPK agar menghentikan proses penyidikan terhadap dirinya. Karena itu baik MKD maupun KPK harus menunjukkan bahwa mereka bekerja profesional dan independen serta berani kepada siapapun jika orang tersebut punya bukti melakukan penyimpangan.
"Posisi sebagai pimpinan DPR jangan sampai membuat KPK dan MKD loyo," ujarnya.
Penyidik KPK hari ini melakukan penggeledahan ruang kerja Azis di Komplek Parlemen. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti keterlibatan Azis dalam perkara suap wali kota Tanjungbalai.
Penggeledahan yang dilakukan, jelas Karius, menunjukkan KPK telah memperlihatkan komitmennya dalam menengakkan hukum tanpa tebang pilih. "Dalam konteks Azis, saya kira langkah penggeledahan ini menjadi isyarat penyimpangan etik yang dilakukan Azis bukan sekedar isapan jempol belaka," ujar Lucius. (OL-15)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved