Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUBBAG Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Rizki Maulana mengungkap peminjaman koper yang dilakukan oleh terdakwa kasus suap pengadaan bansos sembako covid-19, Matheus Joko Santoso. Matheus merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Hal itu dipaparkan Rizki di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta saat menjadi saksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial. Mulanya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan keterangan Rizky yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan mengenai pengumpulan fee dari tiap vendor penyedia bansos.
Dalam BAP yang dibacakan jaksa KPK Ikhsan Fernandi, Rizky awalnya tidak mengetahui perihal pengumpulan fee tersebut. Namun, pada 3 Desember 2020, Joko sempat menghubunginya untuk meminjam koper.
"Yang bersangkutan mau meminjam koper dan kemudian menelepon kembali untuk menyampaikan sedang menggeser sesuatu yang saya maknai sebagai uang," kata Ikhsan saat membacakan BAP Rizky, Rabu (28/4). "Saya baru menyadari bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut ada pengiriman fee yang dilakukan saudara Matheus Joko Santoso. Namun saya tidak mengetaui nilai yang dikutip dan untuk apa saja peruntukannya," sambung Ikhsan.
Rizky pun membenarkan keterangannya. Menurutnya, saat percakapan itu terjadi ia sempat bertanya kepada Joko maksud peminjaman koper tersebut untuk berdinas.
"Setelah itu baru Pak Joko ngomong, 'Ini untuk geser-geser'. Di situlah saya baru tahu, hanya sekilas pemikiran ya Pak itu. Ini memaknai itu adalah uang, bukan sedang berdinas," jelas Rizky.
Kendati demikian, Rizky mengakui Joko tidak pernah bercerita mengenai penerimaan fee dari para penyedia bansos sembako. Ia menyebut percakapan itu terjadi sehari sebelum penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Joko.
Dalam sidang tersebut, Rizky juga mengaku menerima uang dari Joko sebesar Rp85 juta. Uang tersebut, menurutnya, diberikan secara bertahap. Menurutnya, Joko memberikannya sebagai uang lelah karena telah membantu pengurusan proyek pengadaan bansos sembako.
Rizky menyebut telah mengembalikan uang pemberian Joko itu kepada negara melalui KPK. "Karena saya tidak tahu sumbernya dari mana. Pemikiran kami adalah apakah ini termasuk uang bansos juga," tandasnya.
Diketahui, jaksa KPK mendakwa Juliari telah menerima suap sebanyak Rp32,482 miliar. Uang itu dikumpulkan oleh Joko dan kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) serta PPK lain dalam proyek tersebut, Adi Wahyono. Dalam surat dakwaannya, Juliari disebut memerintahkan Adi dan Joko mengumpulkan uang fee sebesar Rp10 ribu per paket dari perusahaan penyedia untuk kepentingannya. (OL-14)
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
tengah menelusuri pergerakan John Field (JF), pemilik PT Blueray Cargo, yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di Bea Cukai.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menemukan indikasi keterlibatan penyedia jasa pengiriman barang impor (forwarder) lain di luar PT Blueray Cargo dalam kasus dugaan suap Bea Cukai.
KPK menyatakan segera menelusuri para importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo (BR) dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang tiruan alias KW di Ditjen Bea Cukai.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved