Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KASUBBAG Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Rizki Maulana mengungkap peminjaman koper yang dilakukan oleh terdakwa kasus suap pengadaan bansos sembako covid-19, Matheus Joko Santoso. Matheus merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Hal itu dipaparkan Rizki di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta saat menjadi saksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial. Mulanya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan keterangan Rizky yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan mengenai pengumpulan fee dari tiap vendor penyedia bansos.
Dalam BAP yang dibacakan jaksa KPK Ikhsan Fernandi, Rizky awalnya tidak mengetahui perihal pengumpulan fee tersebut. Namun, pada 3 Desember 2020, Joko sempat menghubunginya untuk meminjam koper.
"Yang bersangkutan mau meminjam koper dan kemudian menelepon kembali untuk menyampaikan sedang menggeser sesuatu yang saya maknai sebagai uang," kata Ikhsan saat membacakan BAP Rizky, Rabu (28/4). "Saya baru menyadari bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut ada pengiriman fee yang dilakukan saudara Matheus Joko Santoso. Namun saya tidak mengetaui nilai yang dikutip dan untuk apa saja peruntukannya," sambung Ikhsan.
Rizky pun membenarkan keterangannya. Menurutnya, saat percakapan itu terjadi ia sempat bertanya kepada Joko maksud peminjaman koper tersebut untuk berdinas.
"Setelah itu baru Pak Joko ngomong, 'Ini untuk geser-geser'. Di situlah saya baru tahu, hanya sekilas pemikiran ya Pak itu. Ini memaknai itu adalah uang, bukan sedang berdinas," jelas Rizky.
Kendati demikian, Rizky mengakui Joko tidak pernah bercerita mengenai penerimaan fee dari para penyedia bansos sembako. Ia menyebut percakapan itu terjadi sehari sebelum penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Joko.
Dalam sidang tersebut, Rizky juga mengaku menerima uang dari Joko sebesar Rp85 juta. Uang tersebut, menurutnya, diberikan secara bertahap. Menurutnya, Joko memberikannya sebagai uang lelah karena telah membantu pengurusan proyek pengadaan bansos sembako.
Rizky menyebut telah mengembalikan uang pemberian Joko itu kepada negara melalui KPK. "Karena saya tidak tahu sumbernya dari mana. Pemikiran kami adalah apakah ini termasuk uang bansos juga," tandasnya.
Diketahui, jaksa KPK mendakwa Juliari telah menerima suap sebanyak Rp32,482 miliar. Uang itu dikumpulkan oleh Joko dan kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) serta PPK lain dalam proyek tersebut, Adi Wahyono. Dalam surat dakwaannya, Juliari disebut memerintahkan Adi dan Joko mengumpulkan uang fee sebesar Rp10 ribu per paket dari perusahaan penyedia untuk kepentingannya. (OL-14)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved