Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KASUBBAG Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Rizki Maulana mengungkap peminjaman koper yang dilakukan oleh terdakwa kasus suap pengadaan bansos sembako covid-19, Matheus Joko Santoso. Matheus merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Hal itu dipaparkan Rizki di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta saat menjadi saksi untuk terdakwa Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial. Mulanya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan keterangan Rizky yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan mengenai pengumpulan fee dari tiap vendor penyedia bansos.
Dalam BAP yang dibacakan jaksa KPK Ikhsan Fernandi, Rizky awalnya tidak mengetahui perihal pengumpulan fee tersebut. Namun, pada 3 Desember 2020, Joko sempat menghubunginya untuk meminjam koper.
"Yang bersangkutan mau meminjam koper dan kemudian menelepon kembali untuk menyampaikan sedang menggeser sesuatu yang saya maknai sebagai uang," kata Ikhsan saat membacakan BAP Rizky, Rabu (28/4). "Saya baru menyadari bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut ada pengiriman fee yang dilakukan saudara Matheus Joko Santoso. Namun saya tidak mengetaui nilai yang dikutip dan untuk apa saja peruntukannya," sambung Ikhsan.
Rizky pun membenarkan keterangannya. Menurutnya, saat percakapan itu terjadi ia sempat bertanya kepada Joko maksud peminjaman koper tersebut untuk berdinas.
"Setelah itu baru Pak Joko ngomong, 'Ini untuk geser-geser'. Di situlah saya baru tahu, hanya sekilas pemikiran ya Pak itu. Ini memaknai itu adalah uang, bukan sedang berdinas," jelas Rizky.
Kendati demikian, Rizky mengakui Joko tidak pernah bercerita mengenai penerimaan fee dari para penyedia bansos sembako. Ia menyebut percakapan itu terjadi sehari sebelum penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Joko.
Dalam sidang tersebut, Rizky juga mengaku menerima uang dari Joko sebesar Rp85 juta. Uang tersebut, menurutnya, diberikan secara bertahap. Menurutnya, Joko memberikannya sebagai uang lelah karena telah membantu pengurusan proyek pengadaan bansos sembako.
Rizky menyebut telah mengembalikan uang pemberian Joko itu kepada negara melalui KPK. "Karena saya tidak tahu sumbernya dari mana. Pemikiran kami adalah apakah ini termasuk uang bansos juga," tandasnya.
Diketahui, jaksa KPK mendakwa Juliari telah menerima suap sebanyak Rp32,482 miliar. Uang itu dikumpulkan oleh Joko dan kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) serta PPK lain dalam proyek tersebut, Adi Wahyono. Dalam surat dakwaannya, Juliari disebut memerintahkan Adi dan Joko mengumpulkan uang fee sebesar Rp10 ribu per paket dari perusahaan penyedia untuk kepentingannya. (OL-14)
KPK membuka peluang untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dari era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved