Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang menjadi terdakwa dalam kasus suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur membantah keterlibatan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam perakara tersebut. Ia membantah keterangan saksi dalam persidangan yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai pemilik perusahaan kargo ekspor BBL.
"PT ACK (Aero Citra Kargo) milik Pak Prabowo, saya nyatakan tidak benar Yang Mulia," kata Edhy di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/4) malam.
Sebelumnya, Manajer Ekspor Impor PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Ardi Wijaya, yang menjadi saksi untuk terdakwa Edhy menyebut nama Prabowo saat dikonfrimasi jaksa penuntut umum KPK mengenai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dituangkan saat penyidikan.
Dalam BAP tersebut, Ardi mengutip pernyataan Suharjito, pemilik PT DPPP sekaligus terdakwa dalam perkara itu, yang mengatakan bahwa PT ACK tidak bisa dipecah oleh orang lain karena, "Punya Prabowo khusus."
Saat dikonfirmasi, Ardi menyebut yang dimaksud sebagai Prabowo oleh Suharjito adalah Prabowo Subianto. Diketahui, Edhy selama ini disebut sebagai orang kepercayaan Prabowo sehingga bisa menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Merespons bantahan Edhy, Ardi menegaskan informasi yang didapatnya berasal dari atasannya langsung, yaitu Suharjito. Majelis hakim dalam sidang itu pun menyampaikan akan menilai keabsahan keterangan tersebut.
Terlebih, hakim juga telah menerima permohonan justice collaborator Suharjito yang telah divonis dua tahun penjara dalam sidang pembacaan putusan pada Rabu (21/4) lalu.
Jaksa KPK Ronald Ferdinand Wortikan, yang ditemui usai sidang berakhir, mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi Suharjito soal percakapan dengan Ardi yang menyebut Prabowo sebagai pemilik PT ACK.
"Apakah benar atau tidak, tidak tahu, karena yang tahu itu Pak Suharjito. Nanti di-crosscheck ke Pak Suharjito. Karena itu kan ditemukan dalam komunikasi itu," katanya.
Terpisah, Plt juru bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, juga mengatakan bahwa tim jaksa penuntut umum KPK akan mengonfrimasi ulang saksi-saksi yang dihadirkan pada agenda sidang berikutnya.
Nantinya, lanjut Ali, jaksa KPK akan menyimpulkan seluruh fakta pada akhir persidangan. Ia pun meminta masyarakat untutk tetap mengawal jalannya sidang.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah keterlibatan keterlibatan Prabowo dalam PT ACK. Juru bicara Menhan tersebut menyebut nama Prabowo sering dicatut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
"Nama beliau (Prabowo) sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut," tandasnya.
baca juga: Edhy Prabowo
Dalam perkara ini, Edhy didakwa menerima suap dari para eksportir BBL yang totalnya lebih dari Rp25 miliar. Dari angka itu, sebanyak US$77 ribu dan Rp706.055.440 berasal dari Suharjito.
Sementara itu, PT ACK yang dimiliki Siswadhi Pranoto Loe disebut menampung keuntungan dari uang yang disetor para eksportir BBL. Edhy diketahui menempatkan dua nominee dalam kepengurusan dan kepemilikan saham di PT ACK. Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK, PT ACK memperoleh keuntungan bersih lebih dari Rp38 miliar selama Juni sampai November 2020 itu. Sebanyak Rp24,625 miliar masuk ke rekening nominee Edhy. ((OL-3)
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Hati-hati! KPK temukan peredaran surat panggilan palsu di Jawa Timur yang mengincar pejabat BUMN dan perusahaan. Simak peringatan resmi dari Jubir KPK di sini.
Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra tegaskan peralihan status tahanan rumah bagi tersangka korupsi harus selektif dan sesuai aturan ketat dalam KUHAP baru.
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas adalah keputusan kolektif lembaga dan strategi penyidikan, bukan intervensi pihak luar. Simak selengkapnya
KPK tegaskan pemindahan penahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sesuai prosedur dan tidak sembunyi-sembunyi. Simak penjelasan strategi penyidikannya di sini.
KPK janji ungkap progres besar kasus korupsi kuota haji pada Senin (30/3). Simak kronologi penahanan mantan Menag Yaqut hingga audit kerugian negara Rp622 miliar di sini.
DEPUTI KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan laporan MAKI ke Dewas KPK kepedulian publik terhadap upaya pemberantasan korupsi, laporan terkait status Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved