Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang menjadi terdakwa dalam kasus suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur membantah keterlibatan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dalam perakara tersebut. Ia membantah keterangan saksi dalam persidangan yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai pemilik perusahaan kargo ekspor BBL.
"PT ACK (Aero Citra Kargo) milik Pak Prabowo, saya nyatakan tidak benar Yang Mulia," kata Edhy di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/4) malam.
Sebelumnya, Manajer Ekspor Impor PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP), Ardi Wijaya, yang menjadi saksi untuk terdakwa Edhy menyebut nama Prabowo saat dikonfrimasi jaksa penuntut umum KPK mengenai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dituangkan saat penyidikan.
Dalam BAP tersebut, Ardi mengutip pernyataan Suharjito, pemilik PT DPPP sekaligus terdakwa dalam perkara itu, yang mengatakan bahwa PT ACK tidak bisa dipecah oleh orang lain karena, "Punya Prabowo khusus."
Saat dikonfirmasi, Ardi menyebut yang dimaksud sebagai Prabowo oleh Suharjito adalah Prabowo Subianto. Diketahui, Edhy selama ini disebut sebagai orang kepercayaan Prabowo sehingga bisa menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.
Merespons bantahan Edhy, Ardi menegaskan informasi yang didapatnya berasal dari atasannya langsung, yaitu Suharjito. Majelis hakim dalam sidang itu pun menyampaikan akan menilai keabsahan keterangan tersebut.
Terlebih, hakim juga telah menerima permohonan justice collaborator Suharjito yang telah divonis dua tahun penjara dalam sidang pembacaan putusan pada Rabu (21/4) lalu.
Jaksa KPK Ronald Ferdinand Wortikan, yang ditemui usai sidang berakhir, mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi Suharjito soal percakapan dengan Ardi yang menyebut Prabowo sebagai pemilik PT ACK.
"Apakah benar atau tidak, tidak tahu, karena yang tahu itu Pak Suharjito. Nanti di-crosscheck ke Pak Suharjito. Karena itu kan ditemukan dalam komunikasi itu," katanya.
Terpisah, Plt juru bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, juga mengatakan bahwa tim jaksa penuntut umum KPK akan mengonfrimasi ulang saksi-saksi yang dihadirkan pada agenda sidang berikutnya.
Nantinya, lanjut Ali, jaksa KPK akan menyimpulkan seluruh fakta pada akhir persidangan. Ia pun meminta masyarakat untutk tetap mengawal jalannya sidang.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah keterlibatan keterlibatan Prabowo dalam PT ACK. Juru bicara Menhan tersebut menyebut nama Prabowo sering dicatut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
"Nama beliau (Prabowo) sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut," tandasnya.
baca juga: Edhy Prabowo
Dalam perkara ini, Edhy didakwa menerima suap dari para eksportir BBL yang totalnya lebih dari Rp25 miliar. Dari angka itu, sebanyak US$77 ribu dan Rp706.055.440 berasal dari Suharjito.
Sementara itu, PT ACK yang dimiliki Siswadhi Pranoto Loe disebut menampung keuntungan dari uang yang disetor para eksportir BBL. Edhy diketahui menempatkan dua nominee dalam kepengurusan dan kepemilikan saham di PT ACK. Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK, PT ACK memperoleh keuntungan bersih lebih dari Rp38 miliar selama Juni sampai November 2020 itu. Sebanyak Rp24,625 miliar masuk ke rekening nominee Edhy. ((OL-3)
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Unsur mens rea sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved