Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta maaf kepada masyarakat atas kinerja operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pihaknya. Sebab, sepanjang tahun ini, OTT cuma digelar dua kali oleh KPK.
“Sepanjang semester satu (KPK) telah melakukan OTT, mohon maaf baru dua,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini.
Fitroh mengatakan, angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK juga menegaskan OTT tidak akan ditinggalkan. Sebab, kata Fitroh, operasi senyap itu menimbulkan efek jera yang luar biasa.
“Sebetulnya kalau KPK kemudian mampu melakukan upaya-upaya OTT cukup masif, kami dari KPK berharap betul-betul memberikan efek jera,” ujar Fitroh.
Fitroh meminta doa kepada masyarakat terkait kerja OTT di KPK. Lembaga Antirasuah menegaskan operasi senyap itu tidak akan ditinggalkan.
“Mohon doa dari teman-teman (agar) kita bisa lebih banyak OTT,” tutur Fitroh. (Can/P-1)
Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang wakil menteri di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan tamparan keras bagi pemerintahan.
Wamenaker Noel ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Jumat (22/8).
Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang tersangkut korupsi.
Presiden Prabowo Subianto selalu menyuarakan isu-isu terkait pemberantasan korupsi. Dia pun mengaku terkejut usai mendengar kabar OTT terhadap Wamenaker itu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. Puluhan mobil dan motor mahal disita penyidik.
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved