Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Komnas HAM akan meminta keterangan para pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan, yang dinilai sejumlah pegawai telah terjadi pelanggaran HAM.
Pemprov DKI Jakarta mengedepankan asas praduga tak bersalah. Serta, menyerahkan semua proses penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut kepada KPK.
Jusuf Kalla menyebut tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawainya harus sesuai aturan.
Para penyidik dan penyelidik tersebut juga menyebut tidak setuju atas upaya atau tindakan lain yang mengarah kepada pemberhentian pegawai KPK dalam proses peralihan menjadi ASN.
ICW melayangkan surat kepada Kapolri, yang berisikan permintaan agar Komjen Firli Bahuri diberhentikan sebagai anggota Polri aktif.
Ada dua alasan yang menyebabkan mereka meminta penundaan pelantikan sebagai ASN tersebut. Alasan pertama adalah adanya dugaan ketidaksesuaian terhadap norma dan aturan hukum.
Ali Fikri sendiri tidak merinci alasan pengetatan penjagaan di sekeliling gedung Merah Putih tersebut.
Komisi antirasuah menduga Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna pernah diperas oleh penyidik Stepanus Robin Pattuju yang juga terjerat kasus suap Wali Kota Tanjungbalai.
"Kami sudah meminta kepada BKN untuk diberikan dispensasi supaya ikut ASN semua tapi tidak bisa karena sesungguhnya mereka memang TMS untuk menjadi ASN," ujar Ketua KPK Firli Bahuri
Ghufron mengatakan TWK dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembaga Antikorupsi tidak ikut campur dalam pembuatan soal tes itu.
Ghufron juga mengatakan TWK bukan acuan untuk pengangkatan dan peralihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN)
KPK akan memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo soal keputusan final pimpinan soal nasib 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Kami semua bukan hanya memperjuangkan tapi kami menyayangi mereka semua, tapi kami juga harus memahami ada perbedaan sistem antara pegawai KPK dan aparatur sipil negara (ASN)," kata Ghufron
Yoory Corneles Pinontoan resmi diumumkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, Tahun Anggaran 2019.
Menurut pengamat, pelaksanaan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN, sudah sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Perkara yang menjerat Irwandi yaitu penerimaan suap sebesar Rp1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.
Edi mengatakan Firli saat ini memang masih aktif sebagai anggota Polri.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan pemerintah memiliki kewenangan tertentu dalam polemik itu tapi tak seluruhnya.
Terkait masih adanya 51 pegawai yang dinyatakan tidak mungkin dibina dan bakal diberhentikan, keputusan itu sepenuhnya wewenang KPK.
Jika manuver-manuver tersebut dilakukan bisa menjadi bola api panas yang bakal membakar orang-orang itu sendiri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved