Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memelototi pelaksanaan pengadaan bantuan sosial (bansos) selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Lembaga Antikorupsi itu menegaskan tidak segan melakukan tindakan jika menemukan tindakan korupsi dalam pengadaan itu.
"Jika dari keluhan yang disampaikan masyarakat berindikasi tindak pidana, KPK dapat saja menindaklanjuti laporan tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Kamis (8/7).
Ipi mengatakan KPK memiliki aplikasi Jaga untuk menampung laporan masyarakat tentang pengadaan bansos selama PPKM darurat. Masyarakat diminta tidak segan melaporkan dugaan korupsi melalui aplikasi itu.
Baca juga: Gugatan Ganti Rugi Korban Korupsi Bansos Diterima
Lembaga Antikorupsi itu memastikan semua laporan akan didalami. Tiap laporan yang masuk dipastikan dibaca untuk ditentukan dugaan tindak pidananya.
"Tim pengelola akan meneruskan laporan kepada direktorat pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat untuk didalami," ujar Ipi.
Sementara itu, laporan yang tidak masuk ke ranah KPK akan diteruskan ke instansi terkait.
KPK minta pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga terkait ikut menindaklanjuti laporan yang diteruskan dari aplikasi Jaga.
"KPK akan mengawal tindak lanjut penanganan keluhan tersebut," tegas Ipi. (OL-1)
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
Jokowi menjelaskan data per 27 Desember 2022 tercatat 1,7 kasus per satu juta penduduk. Selain itu, positivity rate mingguan 3,35% dan tingkat keterisian rumah sakit berada pada angka 4,7 9%
Dari Data Kementerian Kesehatan, sejak 15 Desember 2021 hingga (22/1), ada 1.161 kasus omikron di Indonesia dan ada penambahan kasus covid-19 sebesar 3.205.
LURAH Pancoran Mas, Kota Depok Suganda dituntut denda Rp1 juta subsider 1 bulan penjara atas perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena menggelar hajatan.
DENGAN meningkatnya penderita setan siluman covid-19 akhir-akhir ini maka pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di Provinsi Papua Barat, Maluku dan Jawa Tengah.
Secara kumulatif, uang denda administrasi dan tindak pidana ringan selama diberlakukannya PPKM Darurat hingga PPKM Level 3 di Cianjur mencapai sekitar Rp120 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved