KPK Janji akan Terus Ungkap Kasus Pengadaan Lahan di DKI

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya terus mendalami semua informasi terkait kasus pengadaan lahan di DKI Jakarta dan akan mengungkap semua pihak yang diduga terlibat baik dari kalangan legislatif maupun eksekutif. Firli menyebut anggaran pengadaan lahan sangat merugikan negara, sehingga siapapun yang terlibat dengan bukti cukup akan ditindak.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan RHI sebagai tersangka dan salah satu perusahaan korporasi yang diduga terlibat sebagai pelaku korupsi.

"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur sangat memahami, begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," kata Firli melalui keterangan resmi, Senin (12/7).

Baca juga: Pemprov DKI Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus Pengadaan Lahan

KPK, lanjut Firli, bekerja berdasarkan bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Karena itu, pihaknya harus bekerja keras mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terangnya peristiwa pidan. Buki-bukti tersebut juga membantu untuk menemukan tersangka. Hal ini perlu karena KPK menjunjung tinggi azas-azas tugas pokok KPK unttuk kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, akuntabel, proporsional,  dan menjunjung tinggi Hak Asaai Manusia.

"Tidak boleh menetapkan tersangka tanpa bukti yang cukup, dan setiap tersangka memiliki hak untuk mendapat pemeriksaan dengan cepat dan segera diajukan ke peradilan, the sun rise and the sun set principle harus ditegakkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan oleh BUMD DKI PD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) untuk program rumah DP Rp0.(RO/OL-5)