Senin 12 Juli 2021, 10:37 WIB

KPK: Kurang Tepat Nilai Efektivitas Pencegahan Hanya dari Korsupgah

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK: Kurang Tepat Nilai Efektivitas Pencegahan Hanya dari Korsupgah

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Plt juru bicara KPK Ipi Maryati

 

PELAKSANA tugas (Plt) juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati mengatakan tak sepakat jika fungsi pencegahan korupsi pada lembaganya dinilai belum efektif. Hal tersebut sebelumnya disampaikan dalam hasil ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II pada 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ipi menyebut BPK tidak mengaudit semua pencegahan yang dilakukan Lembaga Antikorupsi.

"Menurut kami kurang tepat jika menyimpulkan efektifitas upaya pencegahan KPK hanya dengan sampel dari unit Korsupgah," kata Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Senin (12/7).

Ipi mengatakan audit pemeriksaan hasil kinerja pencegahan merupakan permintaan KPK ke BPK. Namun, BPK tidak bisa menyanggupi mengaudit semua produk pencegahan KPK karena kekurangan personel.

Atas dasar itulah, KPK menilai sebutan pencegahan kurang efektif tidak tepat. Pasalnya, BPK tidak mengaudit semua produk pencegahan KPK. Meski begitu Lembaga Antikorupsi tetap diberikan penilaian kurang baik oleh BPK. KPK juga berjanji akan menjalankan rekomendasi BPK secepatnya.

"KPK akan terus mengintensifkan pelaksanaan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring baik di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan segenap mitra pemangku kepentingan," ucap Ipi.

Baca juga: Pencegahan Korupsi KPK Dinilai belum Efektif

Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) membeberkan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II pada 2020. Dari data itu, BPK sebut program pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum efektif.

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan fungsi pencegahan korupsi dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tipikor belum sepenuhnya efektif," bunyi data IHPS semester II pada 2020 milik BPK.

BPK mencatat ketidakefektifan itu karena adanya beberapa permasalahan. Pertama, BPK menilai ada beberapa perubahan peraturan KPK belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan benda rampasan.

Lalu, upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi dan monitoring kegiatan yang digadang KPK belum dilaksanakan secara memadai. BPK menyebut KPK belum maksimal melibatkan pemerintah, kementerian, maupun lembaga untuk mendukung program tersebut.(OL-5)

Baca Juga

MI/Susanto

Usung Kesejahteraan, Golkar Optimistis Menang Pemilu 2024 

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 21:45 WIB
Airlangga mengatakan Partai Golkar akan berperan dalam pembangunan ekonomi dengan mengusung visi kemajuan bangsa dengan meningkatkan...
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Pandemi Jadi Ujian bagi Partai Politik dan Penyelenggara Negara 

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 21:24 WIB
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif diuji untuk bisa menangani krisis kesehatan dan ekonomi yang bergulir di waktu yang...
MI/M Irfan

Komjak Pastikan Dugaan Jaksa Minta Uang di Lampung Ditindak 

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 19:11 WIB
"Kami tentu akan memastikan masalah ini diselesaikan dengn baik dan benar, serta jika ada yang melakukan kesalahan ditindak sesuai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya