Senin 12 Juli 2021, 08:18 WIB

Pencegahan Korupsi KPK Dinilai belum Efektif

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Pencegahan Korupsi KPK Dinilai belum Efektif

MI
Ilustrasi KPK

 

IKHTISAR hasil pemeriksaan (IHPS) semester II pada 2020 disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari data itu, diketahui, program pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum efektif.

"Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan fungsi pencegahan korupsi dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tipikor belum sepenuhnya efektif," bunyi data IHPS semester II pada 2020 milik BPK, Senin (12/7).

BPK mencatat ketidakefektifan itu karena adanya beberapa permasalahan. Pertama, BPK menilai ada beberapa perubahan peraturan KPK belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi koordinasi bidang pencegahan dan pengelolaan benda rampasan.

Lalu, upaya pencegahan melalui fungsi koordinasi dan monitoring kegiatan yang digadang KPK belum dilaksanakan secara memadai. BPK menyebut KPK belum maksimal melibatkan pemerintah, kementerian, maupun lembaga untuk mendukung program tersebut.

Kemudian, BPK menyebut program pelaksanaan penindakan dan eksekusi belum mendukung pengelolaan benda titipan atau sitaan, barang rampasan, dan hasil eksekusi secara memadai. Direktorat penyelidikan KPK diyakini belum optimal mendata seluruh barang yang diduga terlibat dalam suatu kasus sebelum naik ke tahap berikutnya.

Baca juga:  KPK Mengaku Masih Incar Azis Syamsuddin di Kasus Suap Penanganan Perkara

Atas dasar itulah BPK meminta KPK segera memperbaiki sistem pencegahannya dengan beberapa masukan. Pertama, Lembaga Antikorupsi disarankan untuk menyempurnakan peraturannya. Tiap aturan yang dikeluarkan diminta tidak bertabrakan. Utamanya dalam upaya pencegahan.

Lalu, KPK disarankan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) untuk penetapan area intervensi, indikator, dan subindikator pencegahan. Lembaga Antikorupsi diminta terpaku dengan fokus area yang tercantum dalam strategi nasional pencegahan korupsi.

Terakhir, BPK minta KPK perbaiki pengelolaan barang titipan di tahap penyelidikan. Penyelidik diminta lebih baik lagi menghitung barang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi sebelum diserahkan ke penyidik.(OL-5)

Baca Juga

Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Pandemi Jadi Ujian bagi Partai Politik dan Penyelenggara Negara 

👤Andhika Prasetyo 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 21:24 WIB
Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif diuji untuk bisa menangani krisis kesehatan dan ekonomi yang bergulir di waktu yang...
MI/M Irfan

Komjak Pastikan Dugaan Jaksa Minta Uang di Lampung Ditindak 

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 19:11 WIB
"Kami tentu akan memastikan masalah ini diselesaikan dengn baik dan benar, serta jika ada yang melakukan kesalahan ditindak sesuai...
Antara

Pelantikan Anggota BPK yang Tak Penuhi Syarat Harus Tunggu Putusan PTUN

👤Ant 🕔Sabtu 23 Oktober 2021, 18:25 WIB
Reaksi publik yang resisten, hingga gugatan ke PTUN Jakarta, kata Petrus, menjadi bukti pengabaian aspirasi...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya