Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBERLAKUAN PPKM Darurat Jawa-Bali tak membuat kegiatan unjuk rasa di Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) berhenti begitu saja. Sejumah orang terlihat sibuk memasang papan bunga dan baliho ukuran besar.
“Saya kira ada demo korupsi. Karena ada puluhan papan bunga dan baliho besar,” ujar petugas keamanan Gedung KPK, Senin (5/7).
Beberapa anggota kepolisian yang berjaga juga sempat bingung dan bersiap-siap untuk menghadang jika ada massa aksi.
“Gak tahu pak, saya cuma disuruh antar papan bunga,” ujar pria yang mengaku bernama Dino.
Dino lalu menata papan bunga yang berada di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK. Selain di pintu masuk terlihat juga papan bunga yang sama di pintu keluar.
Dino tak banyak berbicara dan tetap mengatakan tidak tahu siapa pemesan papan bunga. “Saya cuma antar saja mas,” katanya.
“Meminta KPK Untuk Mengungkap MAFIA ALKES di Provinsi Riau yang Diduga Melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau (Agung N) dan Mendesak KPK Untuk Memeriksa Perusahaan INHIL PRATAMA yang diduga Terlibat Praktek MAFIA ALKES di Kampar, Dumai, Rohul Provinsi Riau,” bunyi tulisan pada papan bunga tersebut.
Diketahui, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman juga tengah menyoroti dugaan kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) yang terjadi di Provinsi Riau. Bonyamin mengatakan KPK wajib menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.
Dugaan kasus korupsi yang melibatkan wakil ketua DPRD Riau bukan kali ini mencuat. Beberapa pekan lalu puluhan Mahasiswa dan pemuda Demokrat Riau melalukan unjuk rasa di depan KPK dan DPP Partai Demokrat.
Tak tanggung-tanggung mereka bahkan juga meminta DPP Partai Demokrat agar segera memecat Agung Nugroho karena telah merusak citra partai. (OL-8)
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
KPK agendakan pemeriksaan suami (Anggota DPR) dan anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait aliran dana korupsi Rp19 miliar dan PT Raja Nusantara Berjaya.
KPK banjir dukungan warga usai menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan korupsi proyek outsourcing senilai Rp46 miliar.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved