Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMBERLAKUAN PPKM Darurat Jawa-Bali tak membuat kegiatan unjuk rasa di Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) berhenti begitu saja. Sejumah orang terlihat sibuk memasang papan bunga dan baliho ukuran besar.
“Saya kira ada demo korupsi. Karena ada puluhan papan bunga dan baliho besar,” ujar petugas keamanan Gedung KPK, Senin (5/7).
Beberapa anggota kepolisian yang berjaga juga sempat bingung dan bersiap-siap untuk menghadang jika ada massa aksi.
“Gak tahu pak, saya cuma disuruh antar papan bunga,” ujar pria yang mengaku bernama Dino.
Dino lalu menata papan bunga yang berada di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK. Selain di pintu masuk terlihat juga papan bunga yang sama di pintu keluar.
Dino tak banyak berbicara dan tetap mengatakan tidak tahu siapa pemesan papan bunga. “Saya cuma antar saja mas,” katanya.
“Meminta KPK Untuk Mengungkap MAFIA ALKES di Provinsi Riau yang Diduga Melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau (Agung N) dan Mendesak KPK Untuk Memeriksa Perusahaan INHIL PRATAMA yang diduga Terlibat Praktek MAFIA ALKES di Kampar, Dumai, Rohul Provinsi Riau,” bunyi tulisan pada papan bunga tersebut.
Diketahui, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman juga tengah menyoroti dugaan kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) yang terjadi di Provinsi Riau. Bonyamin mengatakan KPK wajib menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.
Dugaan kasus korupsi yang melibatkan wakil ketua DPRD Riau bukan kali ini mencuat. Beberapa pekan lalu puluhan Mahasiswa dan pemuda Demokrat Riau melalukan unjuk rasa di depan KPK dan DPP Partai Demokrat.
Tak tanggung-tanggung mereka bahkan juga meminta DPP Partai Demokrat agar segera memecat Agung Nugroho karena telah merusak citra partai. (OL-8)
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman pribadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elpianti Harahap, dengan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan.
MENTERI UMKM Maman Abdurrahman berjanji memberikan informasi lengkap kepada publik terkait dengan perjalanan istrinya ke luar negeri.
Istri Maman sedang menjadi sorotan saat adanya surat permintaan pendampingan dan dukungan ke sejumlah kedutaan dalam perjalanannya ke luar negeri.
Budi mengatakan, pencegahan diterbitkan Ditjen Imigrasi sejak 10 Juni 2025. Maruf kini tidak bisa ke luar negeri salam enam bulan.
Budi cuma mau memerinci inisial sembilan saksi itu yakni SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR, dan FP.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved