Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBERLAKUAN PPKM Darurat Jawa-Bali tak membuat kegiatan unjuk rasa di Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) berhenti begitu saja. Sejumah orang terlihat sibuk memasang papan bunga dan baliho ukuran besar.
“Saya kira ada demo korupsi. Karena ada puluhan papan bunga dan baliho besar,” ujar petugas keamanan Gedung KPK, Senin (5/7).
Beberapa anggota kepolisian yang berjaga juga sempat bingung dan bersiap-siap untuk menghadang jika ada massa aksi.
“Gak tahu pak, saya cuma disuruh antar papan bunga,” ujar pria yang mengaku bernama Dino.
Dino lalu menata papan bunga yang berada di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK. Selain di pintu masuk terlihat juga papan bunga yang sama di pintu keluar.
Dino tak banyak berbicara dan tetap mengatakan tidak tahu siapa pemesan papan bunga. “Saya cuma antar saja mas,” katanya.
“Meminta KPK Untuk Mengungkap MAFIA ALKES di Provinsi Riau yang Diduga Melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau (Agung N) dan Mendesak KPK Untuk Memeriksa Perusahaan INHIL PRATAMA yang diduga Terlibat Praktek MAFIA ALKES di Kampar, Dumai, Rohul Provinsi Riau,” bunyi tulisan pada papan bunga tersebut.
Diketahui, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman juga tengah menyoroti dugaan kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) yang terjadi di Provinsi Riau. Bonyamin mengatakan KPK wajib menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.
Dugaan kasus korupsi yang melibatkan wakil ketua DPRD Riau bukan kali ini mencuat. Beberapa pekan lalu puluhan Mahasiswa dan pemuda Demokrat Riau melalukan unjuk rasa di depan KPK dan DPP Partai Demokrat.
Tak tanggung-tanggung mereka bahkan juga meminta DPP Partai Demokrat agar segera memecat Agung Nugroho karena telah merusak citra partai. (OL-8)
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved