Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMBERLAKUAN PPKM Darurat Jawa-Bali tak membuat kegiatan unjuk rasa di Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK) berhenti begitu saja. Sejumah orang terlihat sibuk memasang papan bunga dan baliho ukuran besar.
“Saya kira ada demo korupsi. Karena ada puluhan papan bunga dan baliho besar,” ujar petugas keamanan Gedung KPK, Senin (5/7).
Beberapa anggota kepolisian yang berjaga juga sempat bingung dan bersiap-siap untuk menghadang jika ada massa aksi.
“Gak tahu pak, saya cuma disuruh antar papan bunga,” ujar pria yang mengaku bernama Dino.
Dino lalu menata papan bunga yang berada di pintu masuk Gedung Merah Putih KPK. Selain di pintu masuk terlihat juga papan bunga yang sama di pintu keluar.
Dino tak banyak berbicara dan tetap mengatakan tidak tahu siapa pemesan papan bunga. “Saya cuma antar saja mas,” katanya.
“Meminta KPK Untuk Mengungkap MAFIA ALKES di Provinsi Riau yang Diduga Melibatkan Wakil Ketua DPRD Riau (Agung N) dan Mendesak KPK Untuk Memeriksa Perusahaan INHIL PRATAMA yang diduga Terlibat Praktek MAFIA ALKES di Kampar, Dumai, Rohul Provinsi Riau,” bunyi tulisan pada papan bunga tersebut.
Diketahui, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman juga tengah menyoroti dugaan kasus korupsi Alat Kesehatan (Alkes) yang terjadi di Provinsi Riau. Bonyamin mengatakan KPK wajib menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.
Dugaan kasus korupsi yang melibatkan wakil ketua DPRD Riau bukan kali ini mencuat. Beberapa pekan lalu puluhan Mahasiswa dan pemuda Demokrat Riau melalukan unjuk rasa di depan KPK dan DPP Partai Demokrat.
Tak tanggung-tanggung mereka bahkan juga meminta DPP Partai Demokrat agar segera memecat Agung Nugroho karena telah merusak citra partai. (OL-8)
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved