Kamis 08 Juli 2021, 14:36 WIB

KPK Usut Dugaan Gratifikasi Bupati Bandung Barat

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK Usut Dugaan Gratifikasi Bupati Bandung Barat

MI/Adam Dwi
Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna seusai menjalani pemeriksaan di KPK.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna dari sejumlah instansi di Pemkab Bandung Barat. Dugaan itu didalami penyidik melalui lima saksi, termasuk kepala dinas di Pemkab Bandung Barat.

"Tim penyidik masih terus mendalami terkait dugaan adanya penerimaan gratifikasi oleh tersangka AUM (Aa Umbara) dari beberapa instansi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Kamis (8/7).

Lima saksi yang diperiksa, yakni Kepala Dinas Sosial Bandung Barat Sri Dustirawati, serta Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Syamsul Efendi. Lalu, Kabid UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Wewen Surwenda, berikut dua PNS, yakni Aah Wastiah dan Lukmanul Hakim.

Baca juga: Kasus Bansos Bandung Barat, KPK Periksa Gitaris The Changcuters

Adapun mereka diperiksa di kantor Pemkab Bandung Barat. Dalam kasus itu, lembaga antirasuah menetapkan tiga tersangka. Rinciannya, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, Andri Wibawa (anak Aa Umbara), dan bos PT Jagat Dirgantara dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang M Totoh Gunawan.

KPK menduga Aa Umbara melakukan kongkalikong untuk menunjuk perusahaan Totoh sebagai penyedia bansos di Bandung Barat, dengan komitmen fee 6% dari nilai proyek. Lalu, anak Aa Umbara, Andri Wibawa, juga ikut menjadi vendor bansos menggunakan perusahaan lain sebagai bendera.

Baca juga: KPK Ajak Masyarakat Kawal Bansos PPKM Darurat

Lembaga antirasuah menengarai adanya konflik kepentingan dalam pengadaan bansos. Aa Umbara diduga diuntungkan dengan meraup Rp1 miliar dari kongkalikong tersebut. Adapun Totoh diduga mendapat Rp2 miliar dan Andri Wibawa Rp2,7 miliar.

Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 KUHP.

Sementara, tersangka Andri dan M Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 KUHP.(OL-11)
 

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Hasto: PDIP Bisa Usung Capres - Cawapres Sendiri

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 11:32 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini PDIP belum berpikir untuk koalisi karena masih terlalu dini...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Mantan Anggota KPU RI Viryan Aziz Meninggal Dunia karena Sakit

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 06:46 WIB
Viryan meninggal pukul 01.40 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, Sabtu...
MI/ Adam Dwi

Penyuap Eks Bupati Buru Selatan Diadili di PN Ambon

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 20 Mei 2022, 23:10 WIB
Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Tagop Sudarsono Soulisa, dan dua pihak swasta Johny Ryndard Kasman serta Ivana...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya