Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kembali digelontorkan pemerintah di masa PPKM Darurat. KPK mengajak masyarakat aktif melaporkan keluhan atau dugaan penyimpangan melalui aplikasi JAGA.
"Pada fitur JAGA Bansos Covid-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos, termasuk di dalamnya bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (7/7).
Masyarakat bisa memberikan laporan jika ada keluhan atau penyimpangan dalam penyaluran bansos yang diberikan pada masa PPKM Darurat ini. KPK akan meneruskan keluhan kepada kementerian/lembaga atau pemrintah daerah kemudian mengawal tindak lanjut penyelesaiannya.
Baca juga : Kasus Bansos Bandung Barat, KPK Selisik Dugaan Gratifikasi
KPK menegaskan akan terus memantau program pemuluhan ekonomi termasuk penyaluran bansos. KPK mengimbau agar semua anggaran negara baik di pusat dan daerah untuk program bansos supaya dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Tentu saja KPK akan tetap mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. KPK mengharapkan semua anggaran negara baik di pusat maupun daerah yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk di dalamnya bansos untuk masyarakat agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik," ujarnya.
Selain persoalan bansos, KPK juga menampung pengaduan atau keluhan terkait penanganan covid-19 pada fitur JAGA Penanganan Covid-19. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan penanganan pasien covid-19, insentif serta santunan tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien, klaim rumah sakit, dan vaksin. (OL-2)
Penangkapan dan penahanan terhadap Nurhadi dilakukan KPK pada Minggu (29/6) dini hari.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin SaimanĀ mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan bahwa KPK dengan konsep follow the money,.
Lakso meminta KPK tidak pandang bulu dalam penanganan kasus ini. Semua pihak diharap disikat, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat, proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk dikorupsi.
MensosĀ berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved