Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kembali digelontorkan pemerintah di masa PPKM Darurat. KPK mengajak masyarakat aktif melaporkan keluhan atau dugaan penyimpangan melalui aplikasi JAGA.
"Pada fitur JAGA Bansos Covid-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos, termasuk di dalamnya bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (7/7).
Masyarakat bisa memberikan laporan jika ada keluhan atau penyimpangan dalam penyaluran bansos yang diberikan pada masa PPKM Darurat ini. KPK akan meneruskan keluhan kepada kementerian/lembaga atau pemrintah daerah kemudian mengawal tindak lanjut penyelesaiannya.
Baca juga : Kasus Bansos Bandung Barat, KPK Selisik Dugaan Gratifikasi
KPK menegaskan akan terus memantau program pemuluhan ekonomi termasuk penyaluran bansos. KPK mengimbau agar semua anggaran negara baik di pusat dan daerah untuk program bansos supaya dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Tentu saja KPK akan tetap mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. KPK mengharapkan semua anggaran negara baik di pusat maupun daerah yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk di dalamnya bansos untuk masyarakat agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik," ujarnya.
Selain persoalan bansos, KPK juga menampung pengaduan atau keluhan terkait penanganan covid-19 pada fitur JAGA Penanganan Covid-19. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan penanganan pasien covid-19, insentif serta santunan tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien, klaim rumah sakit, dan vaksin. (OL-2)
Mantan Penyidik KPK memberikan catatan kritis terkait prosedur penetapan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
Simak rangkuman fakta dan keterangan ahli dari pihak pemohon maupun KPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas terkait prosedur penetapan tersangka dan kerugian negara
Saksi ahli KPK di sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas tegaskan penetapan tersangka UU Tipikor harus berdasar hasil audit kerugian negara yang nyata dan pasti.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK kembali melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di lingkungan Kantor Setda Kabupaten Pekalongan Jumat (6/3) siang terkait kasus korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
KPK ungkap peran anak Bupati Pekalongan dalam intervensi proyek. Simak modus PT RNB milik keluarga Fadia Arafiq dalam memonopoli proyek daerah.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved