Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kembali digelontorkan pemerintah di masa PPKM Darurat. KPK mengajak masyarakat aktif melaporkan keluhan atau dugaan penyimpangan melalui aplikasi JAGA.
"Pada fitur JAGA Bansos Covid-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos, termasuk di dalamnya bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (7/7).
Masyarakat bisa memberikan laporan jika ada keluhan atau penyimpangan dalam penyaluran bansos yang diberikan pada masa PPKM Darurat ini. KPK akan meneruskan keluhan kepada kementerian/lembaga atau pemrintah daerah kemudian mengawal tindak lanjut penyelesaiannya.
Baca juga : Kasus Bansos Bandung Barat, KPK Selisik Dugaan Gratifikasi
KPK menegaskan akan terus memantau program pemuluhan ekonomi termasuk penyaluran bansos. KPK mengimbau agar semua anggaran negara baik di pusat dan daerah untuk program bansos supaya dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Tentu saja KPK akan tetap mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. KPK mengharapkan semua anggaran negara baik di pusat maupun daerah yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk di dalamnya bansos untuk masyarakat agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik," ujarnya.
Selain persoalan bansos, KPK juga menampung pengaduan atau keluhan terkait penanganan covid-19 pada fitur JAGA Penanganan Covid-19. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan penanganan pasien covid-19, insentif serta santunan tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien, klaim rumah sakit, dan vaksin. (OL-2)
Lebih lanjut, dia mengatakan baik Mulyono maupun Venasius Genggor kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak.
Asep menjelaskan, KPP Madya sejatinya sudah memeriksa nilai lebih bayar pajak PT BKB. Sejatinya, ada Rp49,47 miliar kelebihan bayar dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar.
KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1 miliar yang disita dari Mulyono dan Venasius Jenarus Genggor.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Hingga saat ini seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik KPK. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved