Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memantau penyaluran bantuan sosial (bansos) yang kembali digelontorkan pemerintah di masa PPKM Darurat. KPK mengajak masyarakat aktif melaporkan keluhan atau dugaan penyimpangan melalui aplikasi JAGA.
"Pada fitur JAGA Bansos Covid-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos, termasuk di dalamnya bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (7/7).
Masyarakat bisa memberikan laporan jika ada keluhan atau penyimpangan dalam penyaluran bansos yang diberikan pada masa PPKM Darurat ini. KPK akan meneruskan keluhan kepada kementerian/lembaga atau pemrintah daerah kemudian mengawal tindak lanjut penyelesaiannya.
Baca juga : Kasus Bansos Bandung Barat, KPK Selisik Dugaan Gratifikasi
KPK menegaskan akan terus memantau program pemuluhan ekonomi termasuk penyaluran bansos. KPK mengimbau agar semua anggaran negara baik di pusat dan daerah untuk program bansos supaya dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Tentu saja KPK akan tetap mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19. KPK mengharapkan semua anggaran negara baik di pusat maupun daerah yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional termasuk di dalamnya bansos untuk masyarakat agar dikelola secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik," ujarnya.
Selain persoalan bansos, KPK juga menampung pengaduan atau keluhan terkait penanganan covid-19 pada fitur JAGA Penanganan Covid-19. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan penanganan pasien covid-19, insentif serta santunan tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien, klaim rumah sakit, dan vaksin. (OL-2)
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved