Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SIDANG lanjutan perkara suap bantuan sosial sembako covid-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara kembali dilanjutkan. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan seorang advokat bernama Muhammad Ihsan untuk menggali aliran uang ke pengacara kondang Hotma Sitompul yang diyakini berasal dari fee vendor bansos.
Ihsan dan Hotma merupakan penasihat hukum untuk terdakwa anak NF dalam perkara pembunuhan. Sementara Ihsan mendampingi NF sejak awal persidangan, Hotma justru diminta bantuannya oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos untuk mendamingi NF di pertengahan sidang.
Dalam sidang tersebut, Ihsan mengaku sempat dititipkan uang sebanyak dua kali untuk diserahkan ke Hotma. Arahan tersebut datang dari kuasa pengguna anggaran (KPA) Adi Wahyono setelah sidang perkara NF di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai. Ihsan mengaku orang yang menitipkannya uang ke Hotma berasal dari Kemensos.
"Dia bilang ada titipan. Titipan itu suruh kasih ke Pak Hota," akunya di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/7).
Titipan pertama adalah uang dengan total US$34.300 yang dibngkus dengan amplop. Setelah mendapatkan titipan itu, Ihsan mengatakan langsung menyerahkannya ke kantor Hotma di LBH Mawar Sharon.
Sementara itu, titipan kedua diterima diakui Ihsan dalam pecahan mata uang rupiah. Kendati demikian ia tidak mengetahui jumlah pasti uang tersebut. Ia juga mangaku tidak mengingat ciri-ciri orang yang menitipkan uang untuk Hotma.
"Orangnya masih ingat enggak ciri fisiknya seperti apa?" tanya JPU KPK Masmudi.
"Wajahnya saya enggak ingat persis karena waktu itu kita pergi terus naik mobil," jawab Ihsan.
Meskipun tidak mengetahui identitasnya, dalam sidang tersebut terkuak bahwa orang yang menitipkan uang ke Hotma melalui Ihsan adalah salah satu vendor bansos bernama Go Erwin. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh penasihat hukum Juliari, Maqdir Ismail.
"Yang jadi persoalan pokok mengenai legal fee yang diterima oleh Pak Hotma Sitompul, dalam kesaksiannya, Pak Hotma membantah tidak pernah menerima legal fee, sementara di dalam keterangan saudra Go Erwin, dia pernah dua kali menyerahkan uang pada saudara saksi. Apakah betul pada bulan Juli saudara pernah menerima uang dari Go Erwin?" tanya Maqdir ke Ishan.
"Saya terima bulan September, nilainya US#34 ribu," tukas Ihsan.
Dalam persidangan yang digelar Selasa (6/7) lalu, Adi membenarkan ihwal penyerahan uang titipan sebanyak dua kali melalui Go Erwin. Kendati demikian, ia menyebut bahwa Ihsan tidak jujur soal jumlah uang yang dititipkan ke Hotma.
"Sebetulnya saudara saksi sangat tahu persis. Karena di kesepakatan awal pertemuan kami, Pak Menteri dan Pak Hotma itu sudah ada kesepakatan fee Rp3 miliar," tandas Adi.
Dalam perkara ini, Adi bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso didakwa mengutip fee dari para vendor bansos sembako sebesar Rp10 ribu per paket. Total suap yang diperoleh Juliari mencapai Rp32,482 miliar. (OL-8)
Kementerian Haji diharap membuat pelaksanaan ibadah ke Tanah Suci itu menjadi lebih baik.
KPK meyakini Noel menerima aliran dana lebih dari Rp3 miliar dan Motor Ducati. Penyidikan masih berlangsung.
KPK mengategorikan kasus korupsi di LPEI menjadi beberapa klaster. Jika ditotal semua, kerugian negara menyentuh 11 triliun.
Kepala Negara menekankan yang bersangkutan seharusnya mempertimbangkan perasaan keluarga. Terlebih, ketika keluarga harus melihat yang bersangkutan diborgol.
KPK menerima sekitar 350 surat dari warga Pati, Jawa Tengah, hingga Rabu (27/8) sore soal desakan agar KPK segera menetapkan Bupati Sudewo tersangka kasus dugaan suap proyek jalur kereta api
KPK menyita satu unit mobil Toyota Land Cruiser milik Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved