Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SIDANG lanjutan perkara suap bantuan sosial sembako covid-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara kembali dilanjutkan. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan seorang advokat bernama Muhammad Ihsan untuk menggali aliran uang ke pengacara kondang Hotma Sitompul yang diyakini berasal dari fee vendor bansos.
Ihsan dan Hotma merupakan penasihat hukum untuk terdakwa anak NF dalam perkara pembunuhan. Sementara Ihsan mendampingi NF sejak awal persidangan, Hotma justru diminta bantuannya oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos untuk mendamingi NF di pertengahan sidang.
Dalam sidang tersebut, Ihsan mengaku sempat dititipkan uang sebanyak dua kali untuk diserahkan ke Hotma. Arahan tersebut datang dari kuasa pengguna anggaran (KPA) Adi Wahyono setelah sidang perkara NF di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai. Ihsan mengaku orang yang menitipkannya uang ke Hotma berasal dari Kemensos.
"Dia bilang ada titipan. Titipan itu suruh kasih ke Pak Hota," akunya di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/7).
Titipan pertama adalah uang dengan total US$34.300 yang dibngkus dengan amplop. Setelah mendapatkan titipan itu, Ihsan mengatakan langsung menyerahkannya ke kantor Hotma di LBH Mawar Sharon.
Sementara itu, titipan kedua diterima diakui Ihsan dalam pecahan mata uang rupiah. Kendati demikian ia tidak mengetahui jumlah pasti uang tersebut. Ia juga mangaku tidak mengingat ciri-ciri orang yang menitipkan uang untuk Hotma.
"Orangnya masih ingat enggak ciri fisiknya seperti apa?" tanya JPU KPK Masmudi.
"Wajahnya saya enggak ingat persis karena waktu itu kita pergi terus naik mobil," jawab Ihsan.
Meskipun tidak mengetahui identitasnya, dalam sidang tersebut terkuak bahwa orang yang menitipkan uang ke Hotma melalui Ihsan adalah salah satu vendor bansos bernama Go Erwin. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh penasihat hukum Juliari, Maqdir Ismail.
"Yang jadi persoalan pokok mengenai legal fee yang diterima oleh Pak Hotma Sitompul, dalam kesaksiannya, Pak Hotma membantah tidak pernah menerima legal fee, sementara di dalam keterangan saudra Go Erwin, dia pernah dua kali menyerahkan uang pada saudara saksi. Apakah betul pada bulan Juli saudara pernah menerima uang dari Go Erwin?" tanya Maqdir ke Ishan.
"Saya terima bulan September, nilainya US#34 ribu," tukas Ihsan.
Dalam persidangan yang digelar Selasa (6/7) lalu, Adi membenarkan ihwal penyerahan uang titipan sebanyak dua kali melalui Go Erwin. Kendati demikian, ia menyebut bahwa Ihsan tidak jujur soal jumlah uang yang dititipkan ke Hotma.
"Sebetulnya saudara saksi sangat tahu persis. Karena di kesepakatan awal pertemuan kami, Pak Menteri dan Pak Hotma itu sudah ada kesepakatan fee Rp3 miliar," tandas Adi.
Dalam perkara ini, Adi bersama pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso didakwa mengutip fee dari para vendor bansos sembako sebesar Rp10 ribu per paket. Total suap yang diperoleh Juliari mencapai Rp32,482 miliar. (OL-8)
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved