Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
Alex mengatakan, total uang itu belum final karena merupakan laporan awal tim penangkapan. KPK kini tengah mencari bukti lain.
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa masih berada di Markas Polresta Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani.
MK telah menegaskan bahwa KPK berwenang menangani korupsi koneksitas atau yang dilakukan bersama-sama antara warga sipil dan prajurit TNI
Pertemuan itu diyakini berkaitan dengan dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menyeret Rohidin.
Pj Wali Kota Risnandar Mahiwa, 41, sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan (2021-2022), dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Dirjen Polpum
Namun, belum diketahui kasus yang menjerat Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.
Dia menyerahkan laporan pada 18 Maret 2024. Dalam berkasnya, Risnandar mengaku cuma memiliki satu rumah di Jakarta Pusat seluas 33 meter persegi.
Tanak belum memberikan keterangan soal siapa saja pihak turut terjaring operasi tersebut, karena kegiatan penyidikan tersebut masih berlangsung.
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, upaya paksa terhadap penyelenggara negara di Pekanbaru.
KPK menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi pada pertemuan ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) di Bali, 2 - 5 November.
Kepolisian tak kunjung menahan Firli disebut semacam upaya menutup jejak di dalam perkara mantan ketua KPK itu.
Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer bukanlah hal baru.
KPK terus mendalami kasus dugaan suap pengurusan dan pemeliharaan jalur kereta. Aliran dana kepada petinggi BTP Semarang diulik dengan memeriksa satu saksi.
Soleman B Ponto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 membenturkan kewenangan KPK dengan Kejaksaan dan TNI lewat Polisi Militer.
KPK diharap tidak segan mengusut rasuah di tubuh militer usai kewenangannya ditegaskan oleh MK. Di sisi lain, TNI diharap menghormati keputusan yang sudah berlaku.
Keputusan itu diharapkan dapat mempertegas agar tidak terjadi insiden ketidaksepemahaman antara peradilan sipil dan militer.
Putusan MK itu dapat memperkuat landasan hukum KPK untuk menangani korupsi koneksitas dan membuka peluang penanganan kasus secara lebih sistematis.
KPK bisa mencontoh sistem pemberantas korupsi yang terkoneksi dengan sistem peradilan militer, seperti di Kejaksaan Agung
Ghufron berharap setelah adanya putusan ini, koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pertahanan serta Panglima TNI untuk menindaklanjuti berbagai kasus pemberantasan korupsi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved